Soal Hak Angket, Demokrat Tegaskan Berada di Barisan Pemerintah
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menanggapi wacana hak angket yang diusulkan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Andi menegaskan, Partai Demokrat kini sudah menjadi bagian pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Untuk itu, Demokrat memilih akan konsisten berada di jalur pemerintah.
Ia lantas menantang pihak yang menyuarakan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan untuk membuktikannya dengan data-data.
"Kalau hak angket kan ranahnya MK. Kalau kecurangan (pemilu) itu yang mana kecurangan. Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Kami konsisiten saja," kata Andi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).
Lebih lanjut, Mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu justru menyinggung beberapa pihak yang tidak percaya dengan penghitungan cepat padahal dulu percaya dengan metode penghitungan seperti ini.
Andi kembali meminta beberapa pihak yang menuding Pemilu 2024 diwarnai dengan sejumlah kecurangan untuk membuktikan secara gamblang.
"Ada dulu yang lihat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya," ujarnya.
1. Golkar akan tolak hak angket kecurangan Pilpres 2024
Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakanjika hak angket merupakan kewenangan DPR. Namun, ia memastikan Fraksi Partai Golkar di DPR RI akan menolak usulan hak angket pengusutan dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Airlangga menegaskan, partai oposisi di luar pemerintahan Presiden Jokowi Widodo semakin kecil lantaran Partai Demokrat gabung ke dalam kabinet.
"Ya kalau hak angket kan politisi DPR, tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).
2. Ganjar ajak Partai Politik Koalisi Perubahan ikut PDIP dorong hak angket
Diketahui, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendorong supaya dua partai pengusungnya, yakni PDIP dan PPP mengajukan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. PDIP dan PPP merupakan dua partai di parlemen yang mengusung Ganjar-Mahfud.
Ganjar mengatakan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikan juga dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu.
Dalam kesempatan yang sama, ia membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat baik berupa foto, dokumen, atau video terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Ganjar menyadari betul bahwa dua partai pengusungnya di parlemen tak cukup kuat untuk mendorong hak angket.
Oleh sebab itu, Ganjar berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.
Dia menjelaskan, jika Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP bersatu, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujarnya.
3. Anies sebut Koalisi Perubahan bakal ikut PDIP dorong hak angket
ak gayung bersambut, capres nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan, usulan untuk mengajukan hak angket di DPR merupakan inisiatif yang baik. Terlebih, PDIP merupakan fraksi terbesar di parlemen saat ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini, tiga partai di Koalisi Perubahan (PKS, PKB, dan NasDem) akan bersama-sama menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditemui usai menggelar rapat bersama Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN di Yusuf Building Law Firm, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
"Saya sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut, dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan sama-sama," kata Anies.
"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum PKB yang juga cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar memastikan, Koalisi Perubahan akan satu suara untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Siap. Tiga partai solid bukan hanya PKB," ujar Wakil Ketua DPR itu.
