Soal Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Hak Prerogratif Presiden
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan belum ada pembahasan soal menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Zulhas menyebut hubungan PAN dan Prabowo sudah panjang dalam proses pilpres.
"Kan saudara-saudara tahu, PAN perjalanannya bersama Pak Prabowo panjang panjang sekali, sudah lama. Suka duka panjang, tentu itu bagi apresiasi atau kehormatan bagi PAN," ujar Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
1. Menteri merupakan hak prerogratif presiden
Zulhas mengatakan, menteri yang nantinya ada di kabinet Prabowo-Gibran merupakan hak prerogratif presiden terpilih. Dia mengaku, PAN membahas mengenai kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Soal kabinet itu haknya presiden terpilih, hak prerogratif beliau, terserah kepada beliau. Kalau ke depan banyak, yang hebat-hebat banyak, silakan saja. Tapi kami ngerti aturan, kalau masalah menteri-menteri itu, hak penuh presiden terpilih. Namanya juga pembantu presiden kan. Kayak saya ini pembantu," kta dia.
2. Hormati putusan MK
Dalam kesempatan itu, Zulhas mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Pilpres puncaknya itu di MK. Jadi kalau MK sudah memutuskan, besok akan ditetapkan KPU, saya kira proses politiknya selesai, gak akan ada lagi yang lain. Selesai. Dan kalau kita lihat hari ini kan semua pihak juga sudah menerima. Jadi final, selesai," beber dia.
3. Bicara calon di pilkada
Lebih lanjut, Zulhas kemudian bicara mengenai siapa saja yang akan diusung PAN pada Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PAN akan mengutamakan kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah.
"PAN itu memang mengutamakan kadernya maju. Kalau Jakarta itu ada Eko Patrio, ada Mbak Lula Kamal, ada Zita Anjani. Ya, banyak. Jawa Barat ada Maria, Desi Ratnasari. Jadi, utamakan kader-kader," imbuhnya.
