Empat Negara Eropa Desak Israel Setop Perluasan Permukiman Ilegal
- Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat karena dinilai mengancam stabilitas kawasan dan merusak peluang solusi dua negara.
- Belanda melarang perdagangan produk dari permukiman Israel sebagai tekanan ekonomi terhadap pemerintahan Netanyahu, termasuk untuk komunitas di Dataran Tinggi Golan.
- Laporan Peace Now mencatat ekspansi permukiman Israel mencapai rekor tertinggi pada 2025 dengan banyak proyek baru disetujui meski pemerintah dikritik gagal memenuhi kebutuhan perumahan domestik.
Jakarta, IDN Times - Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman mendesak Israel untuk segera menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat. Empat negara Eropa tersebut menyampaikan desakan ini melalui sebuah rilis pernyataan bersama pada Jumat (22/5/2026).
Perluasan permukiman ilegal Israel dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Kebijakan kontroversial ini juga dianggap merusak prospek tercapainya perdamaian melalui solusi dua negara.
1. Negara Eropa kecam proyek permukiman E1
Keempat negara Eropa secara khusus mengecam rencana proyek pembangunan permukiman E1. Proyek tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional.
Proyek E1 diproyeksikan akan mencakup pembangunan sebanyak 3.400 unit rumah baru. Seluruh perumahan ini akan didirikan di lahan pendudukan seluas 12 kilometer persegi.
Selain itu, situasi keamanan di Tepi Barat juga dinilai terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Tingkat kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina kini mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Kami menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan memastikan akuntabilitas atas kekerasan pemukim," bunyi pernyataan bersama tersebut, dilansir The New Arab.
2. Belanda resmi larang perdagangan produk permukiman Israel
Belanda mengambil langkah lebih jauh dengan sepakat melarang perdagangan barang dari permukiman Israel. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Belanda Rob Jetten usai menyelesaikan rapat kabinet.
"Kabinet mengirimkan sinyal kuat kepada Israel. Belanda tidak ingin berkontribusi dalam mempertahankan permukiman tersebut," ujar Menteri Perdagangan Luar Negeri Belanda Sjoerd Sjoerdsma, dilansir The Times of Israel.
Larangan ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Aturan pembatasan perdagangan tersebut juga akan diberlakukan untuk komunitas Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan.
Kabinet Belanda kini telah meminta saran mendesak dari lembaga Dewan Negara terkait rancangan kebijakan ini. Pemerintah Belanda berharap larangan perdagangan tersebut dapat segera diterapkan.
3. Ekspansi permukiman Israel capai rekor tertinggi pada 2025
Laju ekspansi permukiman di Tepi Barat mencatat rekor tertinggi sepanjang tahun 2025. Fakta ini diungkapkan oleh organisasi pengawas antipermukiman Israel bernama Peace Now.
Laporan mereka menemukan adanya rekor jumlah permukiman yang disetujui atau dilegalkan secara retrospektif tahun lalu. Rekor tertinggi juga terjadi pada jumlah pos terdepan permukiman ilegal yang didirikan.
Pemerintah Israel dilaporkan menerbitkan rekor jumlah tender untuk pembangunan unit rumah baru secara besar-besaran. Di sisi lain, mereka saat ini sedang dikritik karena dinilai gagal menyediakan rumah bagi warga Israel yang dievakuasi akibat perang.
"Di permukiman, pemerintah bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan baik, menginvestasikan miliaran serta mendorong pembangunan dan perencanaan demi keuntungan segelintir pemukim di kubu pemerintah," kata organisasi Peace Now, dilansir The Times of Israel.
