Sudirman Said Bantah Anies Baswedan Belum Pamit Jadi Capres ke Prabowo
Jakarta, IDN Times - Perwakilan dari tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, menepis pernyataan pihak Partai Gerindra yang menyebut Anies Baswedan tidak pamit lebih dulu ke Prabowo Subianto sebelum ia diumumkan menjadi capres di Pemilu 2024. Menurutnya, Anies sudah sempat beberapa kali menemui Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan. Salah satunya untuk membicarakan soal kemungkinan ia diusung jadi capres di Pemilu 2024.
"Suasananya ketika itu hectic sekali. Di satu sisi, ia sudah harus menyelesaikan term (jabatan gubernur) pada pertengahan Oktober 2022. Di sisi lain, dia sudah memasuki satu fase baru menjadi bakal calon presiden suatu partai yang itu juga penuh dengan pressure sebetulnya," ungkap Sudirman ketika berbicara di program siniar Akbar Faisal berjudul 'Uncensored' dan tayang di YouTube pada Minggu, (12/2/2023).
"Tapi, menurut saya, kulo nuwun itu bukan tidak dilakukan. Saya juga tahu lah (Anies) bertemu Pak Prabowo di Kemenhan, untuk membicarakan soal kemungkinan-kemungkinan ini. Begitu juga bertemu dengan teman-teman di PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," katanya.
Namun, Sudirman mengakui Anies tidak secara khusus menemui Partai Gerindra dan PKS untuk membahas soal niatnya menjadi capres di Pemilu 2024. "Tapi, komunikasi yang membahas itu tetap ada," ujarnya lagi.
Di sisi lain, Sudirman mengakui kesibukan Anies jelang masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir. Dalam pandangannya, itu menjadi masa paling berat bagi Anies.
"Orang kalau mau menyelesaikan masa jabatan itu kan (mengurusi) masalah dokumentasi, aspek legal, upacara, hingga bertemu dengan konstituen. Jangan lupa juga, di hari-hari itu, Kuningan (KPK) sangat menekan," kata mantan Menteri ESDM itu.
Yang dirujuk oleh Sudirman terkait komisi antirasuah yakni jelang masa jabatannya sebagai gubernur berakhir, santer terdengar bahwa KPK bakal menetapkan Anies sebagai tersangka dalam perhelatan Formula E. "Saya tidak ingin defend Beliau terlalu berlebihan, tetapi waktu ketika itu memang sangat mahal," tutur dia.
Lalu, dalam pandangan Sudirman, apa yang menyebabkan sejumlah pihak terkesan antipati terhadap keberadaan Anies?
1. Anies diakui tak punya aset untuk danai kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017
Dalam program tersebut, Sudirman mengakui bahwa Anies tidak memiliki modal atau aset untuk mendanai kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Bahkan, rumahnya saja, ketika itu masih belum lunas dicicil oleh Anies.
Di sisi lain, proses kampanye sudah mendekati hari H. Para pendukungnya sudah mulai berkumpul. Sementara, sejumlah pihak yang semula bersedia menjadi penjamin justru belum berhasil mengumpulkan dana kampanye.
"Jadi, saya termasuk ketika itu yang mengusulkan ke Pak Anies, 'Mas, ini sudah tidak ada jalan lain. Kan (kita) gak mungkin mundur. Jadi, teken surat utang saja kepada Pak Sandi. Diminta Sandi membiayai semua.' Itung-itung (dana) lalu ketemu lah surat penyataan berutang itu," tutur dia.
Proses perjanjian itu kemudian difasilitasi oleh pengacara Sandi, Rikrik Rizkiyana. Sudirman mengaku hanya ingat dua klausul di dalam perjanjian itu.
Pertama, semua dana kampanye akan dikembalikan seandainya Anies-Sandi kalah dalam pilkada. Tetapi, semua sudah dikonsultasikan lebih dulu.
"Di poin paling ujung, apabila menang (Pilkada), maka dianggap selesai. Jadi, tidak ada lagi utang-piutang. Saya termasuk yang memproses ada pernyataan (utang) dianggap selesai. Diharapkan juga ada tanda tangan Pak Sandi, tapi itu tidak terjadi. Akhirnya dijadikan gentle agreement," katanya.
2. Anies Baswedan justru menyelesaikan tugas Jokowi yang belum dituntaskan saat jadi gubernur
Di sisi lain, Sudirman mengakui ada persepsi bahwa Anies kini menjadi sosok yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal, di periode pertama pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Anies merupakan bagian dari penguasa. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat masuk ke dalam tim sukses kampanye Jokowi pada 2014 lalu.
Ia juga menyebut bahwa Anies menyelesaikan sebagian tugas Jokowi yang belum rampung saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya, merampungkan pembangunan Kampung Akuarium, Jakarta Utara.
"Saya juga bertanya 'ada apa?' 'Kenapa?' Tapi, saya ingin mengembalikan pandangan itu dengan kalimat begini, dalam pemilu 2024, faktor Jokowi sudah tidak lagi relevan, bukan karena kita tidak cinta pada Jokowi, tapi secara hukum Beliau sedang menyelesaikan term nya pada tahun 2024. Karena itu, mari kita hormati Beliau sebagai negarawan dan dalam waktu yang tidak terbatas," kata dia.
Maka, ketika ada cara pandang bahwa kandidat yang tidak direstui oleh Jokowi tak akan sukses, maka itu sudut pandang yang keliru. "Saya justru ingin bertanya kepada orang-orang yang berpendidikan, kenapa kita membiarkan salah kaprah ini terus berlangsung?"
Salah satu contoh kebijakan yang salah kaprah itu yakni ada parpol besar yang seolah-olah tak bisa mengajukan capresnya tanpa memperoleh restu dari Jokowi. "Itu kan membebani. Pak Jokowi kan sedang menyelesaikan tugas hingga 2024, kenapa harus terus dibebani urusan di masa depan," ujarnya lagi.
3. Partai Gerindra merasa Anies tak pamit sebelum dijadikan bakal capres oleh NasDem
Sementara, Ketua DPD Gerindra, Andre Rosiade justru menyebut Anies tidak pernah pamit kepada Prabowo sebelum ia diajukan sebagai bakal capres di Pemilu 2024 oleh NasDem. Padahal, saat Pilkada 2017 lalu, Partai Gerindra ikut membantu pendanaan kampanyenya.
"Urusan Rp50 miliar itu, itu urusan Mas Sandi dengan Pak Anies. Yang jadi urusan (Partai) Gerindra, kami tidak pernah mengungkapkan apapun. Jadi, sekali lagi Pak Prabowo berpesan jelas kepada kami, tidak usah ungkit-ungkit masa lalu. Meskipun, kami beda nih ya di bawah, Mas Anies kami usung dan kami bantu pembiayaannya (di Pilkada), pamit pun tidak dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra," kata Andre kepada media di Jakarta pada Minggu, (12/2/2023).
Ia juga menyebut perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo benar adanya. Salah satu poinnya menyebut bahwa Anies tidak akan maju dalam pemilu yang diikuti oleh Prabowo. Di dalam perjanjian politik itu tidak disebut tahun pemilunya.
