Survei CSIS: Mayoritas Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK
Jakarta, IDN Times - Masa jabatan satu periode Joko "Jokowi" Jokowi-Jusuf Kalla sebentar lagi akan usai. Pada 17 April 2019 akan menjadi hari pemilihan presiden sekaligus calon legislatif di seluruh Indonesia.
Selama lima tahun bekerja, apakah pemerintahan Jokowi-JK telah bekerja dan melayani rakyat dengan baik? Berikut hasil survei untuk kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, berdasarkan laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) periode 15-22 Maret 2019.
1. Sebanyak 79,2 persen warga puas dengan pembangunan infrastruktur
Dari 1.960 sample yang diambil CSIS, 79.2 persen menyatakan puas dengan pembangunan dan infrastruktur. Sementara, 19.2 persen menyatakan tidak puas, dan 1.6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
2.Kinerja pemerintah dalam pendidikan dan maritim dinilai memuaskan
Sektor pendidikan menjadi fokus kedua dalam kepuasan masyarakat pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 76.6 persen menyatakan puas, 21.9 tidak puas, dan 1.5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara di sektor maritim, sebanyak 70.6 persen menyatakan puas, 23.1 persen mengaku tidak puas, dan 6.3 persen tidak menjawab.
3.Perekonomian nasional satu tahun ke depan dinilai lebih baik
Mengevaluasi kondisi perekonomian satu tahun ke depan, 80.8 persen mengatakan lebih baik untuk sektor keluarga, dan nasional 77 persen.
Sementara, evaluasi perekonomian satu tahun terakhir, 50.2 persen mengatakan ekonomi keluarga lebih baik, dan 48.3 persen untuk sektor perekonomian nasional.
4.Program bantuan sosial menjadi kebijakan yang sangat penting bagi masyarakat
Berdasarkan laporan nasional hasil survei CSIS, menyatakan 35.5 persen dari sejumlah sampel yang dipilih, lebih mementingkan kebijakan mengenai program bantuan sosial.
Program bantuan sosial tersebut meliputi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Indonesia Pintar, dan bantuan sosial lainnya.
5.Infrastruktur menjadi kebijakan yang penting bagi masyarakat
Setelah program bantuan sosial, sebanyak 18.3 persen masyarakat memilih untuk mementingkan kebijakan pemerintahan mengerjakan atau menyelesaikan infrastruktur.
