Tersendat Anggaran, Perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Papua Terancam Bubar
Tak mudah untuk menjadi seorang dokter. Proses yang harus dilalui juga sangat panjang. Komitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan pasien juga harus terus dijaga. Sayangnya, semangat ratusan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Papua (FK UNIPA) harus terganggu dengan ketidakjelasan soal keberlangsungan proses perkuliahan.
Sejak Oktober 2016, perkuliahan di fakultas kedokteran tersebut telah berhenti.
Fakultas ini berdiri pada 7 Mei 2014 hasil kerjasama antara UNIPA dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang sempat diresmikan oleh menteri pendidikan saat itu, Mohammad Nuh. Berada di bawah pengampuan FKUI, mayoritas dosen pun didatangkan langsung dari Jakarta, yaitu sebanyak 20 hingga 25 orang. Persoalannya, sejak Oktober 2016 tidak ada dana yang cukup untuk transportasi dan akomodasi dosen untuk kebutuhan mengajar di kampus FK UNIPA yang terletak di Kabupaten Sorong, Papua.
Pemkab Sorong sempat menyatakan siap membantu dana, tapi kenyataannya tak seperti itu.
Seperti diberitakan oleh harian Jawa Pos (9/2), Dirjen Sumber Daya Iptek-Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti membenarkan terhentinya proses belajar mengajar di sana. Salah satu sebabnya adalah para dosen tak bisa lagi mengajar di sana karena terbatasnya dana operasional. Padahal, kata Ghufron, saat penetapan kerjasama antara UNIPA dan FKUI di tahun 2014, Pemkab Sorong mengutarakan kesiapan membantu penyediaan dana. Saat itu mereka janji sanggup menyumbang sebesar Rp 107 miliar per tahun kepada UNIPA. Dana itu diantaranya untuk memenuhi biaya transportasi dan akomodasi para dosen FKUI.
Sayangnya, yang terjadi tak sesuai dengan perencanaan karena uang dari pemerintah daerah sulit turun. Anggaran tahun akademik 2016-2017 sebesar Rp 21 miliar pun belum dicairkan hingga kini. Akibatnya, para dosen tak bisa mengajar. Ghufron berjanji akan mencari solusi atas masalah ini.
Mahasiswa FK UNIPA pun melayangkan protes untuk mempertanyakan kelanjutan perkuliahan.
Dikutip dari Radar Sorong, pada 8 Desember 2016 lalu sebanyak 102 mahasiswa FK UNIPA melakukan demonstrasi damai di depan gedung DPRD Papua Barat. Mereka menuntut kejelasan atas keberlangsungan proses perkuliahan di fakultas mereka. Ratusan mahasiswa tersebut mengadu pada anggota dewan setelah mendapat jawaban tak memuaskan dari rektor UNIPA yang hanya menyebut FK UNIPA kekurangan dana sehingga diliburkan.
Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Ranley Mansawan, hanya bisa berkata bahwa masa depan mahasiswa FK UNIPA bergantung pada keputusan pemerintah, seperti yang sudah ada saat perjanjian kerjasama. Ranley pun menyebut ini bukti kegagalan pemerintah daerah karena tak mampu menjaga komitmen mereka.
Karena tak juga mendapat jalan keluar, ratusan mahasiswa itu kembali protes. Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sorong pada 2 Februari 2017 lalu. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FK UNIPA, Indah Wainsyaf, mengutip pernyataan Menristek yang menegaskan perkuliahan di FK UNIPA harus terus berjalan sesuai kerjasama. Rumor yang kemudian berkembang bukan hanya Pemkab Sorong yang tak mengucurkan dana, tapi juga pihak UNIPA yang belum membayar biaya operasional kepada FKUI.
