TAP MPRS 33 Resmi Dicabut, Tuduhan Bung Karno Dalangi G30S/PKI Gugur
MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada 9 September 2024, yang sebelumnya memuat tuduhan Sukarno menguntungkan G30S dan melindungi tokoh PKI.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan surat pencabutan kepada keluarga Sukarno, termasuk Guntur, Megawati, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputro.
MPR menyatakan tuduhan Sukarno tidak pernah dibuktikan secara hukum hingga wafat pada 1970, sehingga bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.
Jakarta, IDN Times - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mencabut Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada Senin, 9 September 2024. Adapun TAP MPRS ini menyebut bahwa Presiden Sukarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G30S dan melindungi para tokoh PKI.
Ketua MPR RI saat itu, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menyerahkan langsung surat pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 kepada keluarga Presiden pertama RI Sukarno.
Surat itu diterima langsung oleh sejumlah anak Sukarno, antara lain Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.
Bamsoet mengatakan, MPR telah menerima Surat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) perihal tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Dengan begitu, sang Proklamator tak terbukti atas tuduhan tak setia terhadap NKRI dan bersekutu dengan PKI.
“TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Bamsoet, di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Bamsoet menjelaskan, TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
Kendati demikian, Bamsoet menyadari, meskipun ketetapan tersebut dicabut, ada persoalan yang bersifat psikologis dan politis terkait tuduhan bahwa Bung Karno telah memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada 1965.
Di sisi yang lain, penegakan hukum dan keadilan kepada Bung Karno atas tuduhan tersebut sebagaimana perintah Pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPR/1967 tidak pernah dilaksanakan sampai Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta, dalam status tahanan politik di Wisma Yaso Jakarta.
"Dengan demikian, secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum," kata dia.
