Cegah Virus Corona, Pemerintah Siap Tes COVID-19 di Sekolah-Sekolah
Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah siap memberikan bantuan peralatan rapid test atau PCR test ke sekolah-sekolah, guna mencegah penyebaran virus corona. Namun karena alatnya terbatas, bantuan tersebut hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu.
"Untuk sampel beberapa siswa sangat mungkin. Kami dengan Menkes (Menteri Kesehatan) tentunya akan menyiapkan rapid test atau PCR. Tetapi kalau semua warga rasanya tidak mungkin, karena biaya itu mahal dan jumlahnya juga banyak," kata Doni dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Kemendikbud RI, Senin (15/6).
1. Pemerintah hanya bisa bantu tes COVID-19 di beberapa daerah tertentu
Doni Monardo selaku Kepala BNPB melakukan pemaparan di depan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Gedung BPNB pada Rabu, 10 Juni 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Doni mengatakan, peralatan tes COVID-19 tersebut disediakan pemerintah untuk mencegah penularan virus. Tetapi bantuan alat tes tidak bisa diberikan secara merata ke semua daerah, karena anggaran yang dibutuhkan besar dan alatnya terbatas.
"Jadi sekali lagi, kami bantu tapi gak mungkin semuanya, sehingga pilihannya adalah tempat atau daerah tertentu," kata dia.
Baca Juga: Sejumlah Rekomendasi dari DPR untuk Kemendikbud Jika Sekolah Dibuka
2. Pembelajaran tatap muka dimulai dari wilayah zona hijau
Kepala BNPB Doni Monardo (Tangkapan layar live BNPB)Sebelumnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, menjelang new normal maka pembelajaran tatap muka bisa dimulai kembali. Namun pembelajaran tatap muka baru diperbolehkan untuk zona hijau terlebih dahulu.
Editor’s picks
Agus menjelaskan, prinsip pembelajaran tatap muka adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi semua warga satuan pendidikan. Karena itu, pembelajaran tatap muka dipriotitaskan untuk wilayah yang masuk ke dalam zona hijau atau bebas COVID-19.
"Pembelajaran tatap muka diprioritaskan untuk zona hijau dan dimulai dari SLTA sederajat, SLTP sederajat, lalu jenjang SD dan PAUD," ujar Agus dalam keterangan pers yang disiarkan di channel YouTube Kemendikbud RI, Senin (15/6).
Izin untuk dimulainya pembelajaran tatap muka, kata Agus, harus mengacu pada rekomendasi beberapa pihak. Mulai dari pemerintah daerah hingga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah.
"Izin untuk dimulainya pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan harus mengacu pada rekomendasi pemerintah daerah, Gugus Tugas daerah, kanwil Kemenag provinsi atau pun kantor Kemenag kabupaten atau kota sesuai kewenangannya," kata Agus.
3. Gugus Tugas menjamin keamanan sistem pendidikan selama masa pandemik
(Konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penaganan COVID-19 Sabtu 14/3) IDN Times/Aldzah Aditya)Doni mengatakan sistem pendidikan Indonesia di tengah pandemik COVID-19 terjamin keamanannya. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian, pemerintah memutuskan pembelajaran tatap muka diprioritaskan bagi wilayah yang berada di zjona hijau atau bebas dari COVID-19.
"Bapak, ibu sekalian, Gugus Tugas akan memberikan informasi kepada semua pihak sehingga sistem pendidikan di negara kita tetap terjamin keamanannya. Kita tidak ingin ada anak-anak kita mengalami risiko terpapar karena kekurangan kehati-hatian dari kita semua," tutur pria yang juga menjabat sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk menjamin keselamatan para siswa, lanjut Doni, pemerintah memutuskan mulai membuka kegiatan tatap muka di satuan pendidikan yang berada di wilayah zona hijau. Doni menyebutkan, pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan di wilayah dengan risiko COVID-19 yang tinggi.
"Komitmen kami adalah membuka pendidikan memulai kegiatan tatap muka di tempat yang paling aman yaitu daerah yang tidak ada dampaknya. Adapun yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), tidak mungkin dilakukan program tatap muka pada wilayah yang punya risiko walau pun risiko rendah," kata Doni.
Baca Juga: Menkes: Aktivitas Sekolah akan Dihentikan Jika Ditemukan Kasus Positif
Berita Terkini Lainnya
