Tim Reformasi Polri Audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa Siang Ini

Gerakan Nurani Bangsa Konpers penyikapan RUU TNI, di Gedung Pascasarjana STF Driyarkara Cempaka Putih, Selasa (18/3/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sebelumnya, Jimly menyebut pihaknya akan melakukan rapat secara rutin setiap minggunya selam tiga bulan ke depan.

Selain rapat internal, kata dia, Komisi Reformasi Polri juga akan mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk mendengar aspirasinya terkait reformasi Polri.

"Selama tiga bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap," ujarnya di Mabes Polri, Senin (10/11).

"Diantara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang," lanjut dia.

Pertemuan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan KPU. (dok. GNB)

Jimly memastikan, seluruh aspirasi masyarakat terkait harapan reformasi kepolisian akan diterima dan dikaji sebelum akhirnya dirumuskan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Selama dua bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11).

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia.

“Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan, Polri merupakan institusi vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Namun, ia juga mengingatkan, setiap institusi negara perlu dikaji secara terbuka agar terus berkembang dan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.

“Saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” ucap dia.

Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan, hukum merupakan pilar utama dalam keberhasilan suatu negara. Ia menilai, penegakan hukum yang adil adalah kunci bagi kemajuan bangsa.

“Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses,” kata dia.

Presiden juga meminta agar Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat melakukan kajian secara menyeluruh, melibatkan unsur kepolisian aktif maupun mantan pimpinan Polri. Dengan begitu, reformasi dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap kondisi di lapangan.

“Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Prabowo tidak menetapkan batas waktu kerja bagi komisi tersebut. Namun, ia meminta agar laporan perkembangan disampaikan secara berkala kepadanya per tiga bulan.

“Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” kata dia.

Prabowo menekankan, tugas komisi ini bukan hanya memberi rekomendasi bagi reformasi Polri, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi lembaga-lembaga lain yang membutuhkan perbaikan.

“Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan bila memang diperlukan,” imbuhnya.