TKD Dipangkas, APBD Kota Bogor 2026 Terancam Defisit Rp253,4 Miliar
- Untuk menutupi potensi defisit dan mengurangi ketergantungan pada TKD yang terancam dipangkas, Pemkot Bogor wajib putar otak. Strategi utamanya adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
- Meskipun dalam kondisi defisit, alokasi anggaran untuk sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bogor Beres-Bogor Maju.
- APBD 2026 merupakan babak baru pemerintahan Dedie A. Rach
Bogor, IDN Times – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor 2026 sebesar Rp3 triliiun dengan tantangan defisit ratusan miliar rupiah, akibat isu pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat, mulai dibahas di DPRD Kota Bogor.
RAPBD 2026 resmi diserahkan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna, Rabu, 12 November 2025. Dokumen ini menjadi APBD perdana di masa pemerintahan Dedie dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.
Namun, penyusunan anggaran senilai Rp3 triliun ini langsung dihadapkan pada tantangan besar. Isu pemangkasan TKD sebesar Rp253,4 miliar membuat anggaran Kota Bogor terancam defisit.
Menyikapi kondisi ini, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Bogor langsung berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan langkah strategis.
Secara garis besar, RAPBD 2026 menunjukkan kondisi keuangan yang kurang ideal. Jumlah belanja daerah yang dipatok mencapai Rp3 triliun, lebih besar dibandingkan target pendapatan daerah yang hanya Rp2,9 triliun.
"Dengan adanya isu pengurangan TKD dan defisit, maka kami DPRD Kota Bogor langsung menggelar rapat kerja dengan Pemkot untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekuatan finansial Kota Bogor," kata Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil.
1. PAD digenjot maksimal untuk menambal kekurangan
Untuk menutupi potensi defisit dan mengurangi ketergantungan APBD pada TKD yang terancam dipangkas, Pemkot Bogor wajib putar otak. Strategi utamanya adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
DPRD berharap target PAD bisa dicapai hingga Rp1,7 triliun. Angka ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama untuk menambal kekurangan anggaran yang timbul akibat penurunan TKD.
"Tentu dengan mendorong peningkatan PAD diharapkan dapat menutupi kekurangan karena penurunan TKD, dan kami ingin memfokuskan pembelanjaan kepada sektor pelayanan dasar yang menjadi landasan bagi capaian kinerja Pemkot Bogor," kata Adityawarman.
2. Belanja tetap fokus ke sektor pelayanan dasar
Meskipun APBD Kota Bogor dalam kondisi defisit, alokasi anggaran untuk sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan visi dan misi "Bogor Beres-Bogor Maju".
Alokasi belanja terbesar diprioritaskan pada sektor pendidikan Rp849 miliar, sektor kesehatan Rp649 miliar, belanja pegawai 25,99 persen sudah disesuaikan dengan penghitungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sementara, Wali Kota Bogor Dedie memastikan anggaran akan fokus pada empat program unggulan, termasuk Bogor Cerdas (pendidikan) dan Bogor Sehat (kesehatan).
3. Empat program unggulan Dedie-Jenal diklaim tetap jalan
APBD 2026 Kota Bogor merupakan babak baru pemerintahan Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin. Dedie memastikan komitmen untuk mewujudkan visi Kota Bogor tetap berjalan, melalui alokasi anggaran khusus untuk empat program andalannya.
Empat program unggulan yakni Bogor Lancar menyangkut infrastruktur dan transportasi Rp126 miliar, Bogor Sehat untuk kesehatan masyarakat Rp169,2 miliar, dan Bogor Cerdas untuk sektor pendidikan Rp99,2 miliar dan Bogor Sejahtera untuk kebutuhan sosial Rp21,8 miliar.
"Kami dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Bogor, tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bogor Bogor Beres dan Bogor Maju," pungkas Dedie.
