TNI: Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pengiriman Pasukan Misi PBB
- Misi perdamaian TNI di PBB tetap berjalan meski terdampak efisiensi anggaran
- Kementerian Pertahanan dan TNI terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp26,99 triliun
- Anggaran tersisa di Kemhan mencapai Rp139,2 triliun setelah dilakukan efisiensi
Jakarta, IDN Times - Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Mayor Jenderal TNI Taufik Budi Santoso mengatakan, pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian PBB bakal tetap berlanjut di tengah efisiensi anggaran. Anggaran untuk kegiatan misi perdamaian telah ditentukan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.
"Alhamdulilah, sampai sini kita (tetap harus) the show must go on. Tetap itu (misi perdamaian) menjadi prioritas. Saya pikir itu (efisiensi anggaran), insya Allah gak ada pengaruhnya," ujar Taufik seperti dikutip di dalam keterangan tertulis pada Rabu (19/2/2025).
Namun, ia tak menjelaskan secara rinci jumlah anggaran yang digelontorkan untuk misi perdamaian ke PBB. Taufik juga tak memaparkan anggaran apa saja yang terkena pemotongan untuk kepentingan efisiensi.
"Paling kunjungan saya yang dikurangi," katanya.
Mengutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan, saat ini jumlah prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian PBB sekitar 1.800 personel. Mereka terbagi di dalam enam misi yaitu Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan.
1. Anggaran Kemenhan dan TNI kena pangkas Rp26,9 triliun
Sementara, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI juga terdampak efisiensi anggaran. Anggaran Kemenhan dan TNI yang terkena pemangkasan mencapai Rp26,99 triliun.
Hal itu disampaikan Donny ketika menggelar rapat bersama komisi I DPR pada 13 Februari 2025.
"Efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang telah diikuti dengan dokumen resmi, K/L (kementerian/lembaga) bisa menyampaikan usulan pengalihan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan," ujar Donny ketika itu.
Donny menjelaskan, yang terdampak efisiensi anggaran di Kemenhan dan TNI hanyalah belanja barang dan belanja modal. Ia menyebut belanja pegawai sama sekali tidak dikenakan efisiensi.
"Anggaran tetap berada pada DIPA Kemenhan dan TNI, namun dengan status diblokir," katanya.
Dengan begitu, sisa anggaran di Kemhan mencapai Rp139,2 triliun.
2. Daftar jumlah efisiensi pada masing-masing unit organisasi
Berikut efisiensi anggaran di Kemenhan dan TNI, di mana pagu anggaran kini tersisa Rp139,2 triliun.
- Kemenhan: Rp8,43 triliun
- Mabes TNI: Rp3,68 triliun
- TNI Angkatan Darat (AD): Rp5,16 triliun
- TNI Angkatan Laut (AL): Rp6,07 triliun
- TNI Angkatan Udara (AU): Rp3,36 triliun
3. Panglima TNI pangkas sejumlah perjalanan dinas demi efisiensi
Sementara, efisiensi juga dilakukan Mabes TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya memangkas anggaran perjalanan dinas demi meminimalisasi pengeluaran negara.
Keputusan itu dilakukan demi mendukung pemerintah pusat dalam meminimalisasi anggaran yang dianggap tidak efektif.
"Kami juga kena potongan di biaya perjalanan dinas. Perjalanan dinas memang tidak efektif sehingga dipangkas," ujar Agus di Mabes TNI Cilangkap pada 31 Januari 2025.
Kondisi tersebut, kata Agus, membuat jajaran TNI harus mengurangi beberapa kegiatan kunjungan yang semula dilakukan oleh pejabat tinggi. Nantinya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk biaya kunjungan dapat dialihkan ke kebutuhan prajurit yang lebih penting seperti pembangunan fasilitas untuk para prajurit.
"Kita cari kegiatan-kegiatan yang memang efektif, seperti membangun sarana-sarana barak untuk prajurit, pendidikan. Mungkin (anggaran) kita lebih ke situ," tutur dia.
