Usai Ada Dugaan Korupsi, Pemprov DKI Gak Pernah Bahas Tanah Munjul
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Riyadi, mengungkapkan bahwa tak pernah ada lagi pembahasan mengenai pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur terkait program DP 0 rupiah setelah adanya dugaan korupsi.
Hal itu terungkap dalam sidang untuk terdakwa eks Dirut PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
“Tidak, karena masih dalam proses hukum. Kami tahu ada proses hukum. Tapi karena tahu masih ada proses hukum, kami tidak berani ngapa-ngapin,” ungkap Riyadi, usai ditanya hakim, Saifuddin Zuhri, pada Kamis (21/10/2021).
1. Anies dan jajarannya disebut gak pernah panggil saksi buat bahas tanah Munjul
Hakim kemudian kembali menayakan, apakah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maupuan Sekretaris Daerah, Marullah Matali, pernah melakukan pembahasan mengenai pengadaan tanah munjul setelah adanya kasus korupsi. Menurut Riyadi hal itu tak pernah terjadi.
"Oh tidak. Saya gak pernah dipanggil gubernur dan sekda terkait ini," ujarnya.
2. BUMD hanya diminta lakukan evaluasi SOP khususnya pada Sarana Jaya
Riyadi mengatakan, tidak ada pembahasan formal yang dilakukan pemerintah daerah usai pengadaan tanah Munjul bermasalah. Menurutnya, hanya ada pembahasan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Kita diminta untuk evaluasi SOP di Sarana Jaya, kemudian koordinasi dengan inspektorat untuk evaluasi SOP pengadaan secara umum," ujarnya.
3. Eks Dirut PD Sarana Jaya didakwa rugikan negara Rp152,56 miliar
Dalam kasus ini, eks Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, didakwa telah melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hinga Rp152.565.440.000.
Jaksa mengatakan, Yoory sebenarnya tahu bahwa tanah di Munjul itu tak layak dijadikan proyek hunian rumah DP 0 rupiah. Namun, ia tetao meyetujui pengadaan tanah Munjul dan menyebabkan kerugian negara.
Atas perbuatannya, Yoory didakwa memperkaya orang lain serta korporasi melalui pengadaan tanah Munjul. Ia didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
