Velix Wanggai Bicara Strategi Komite Otsus Percepat Pembangunan Papua
- Pembangunan Papua harus bersifat khususMenurut Velix, pembangunan di Papua membutuhkan terobosan bersifat khusus, termasuk aspek kebijakan, kelembagaan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.
- Harus ada regulasi seimbangPerlunya regulasi penyeimbang antara program pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan sumber daya alam serta transportasi untuk menciptakan kebijakan sektoral berskala nasional namun tetap memperhatikan konteks lokal Papua.
- Ada 17 program quick wins jadi target
Komite ini telah menjalankan agenda strategis sesuai visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo untuk diterapkan pada enam provinsi di Papua
Jakarta, IDN Times - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menjelaskan tujuan pembentukan komite oleh Presiden Prabowo Subianto pada (8/10/2025). Dia menyampaikan, lembaga ini hadir untuk mendorong akselerasi pembangunan di wilayah Papua.
Fokus utama program ini menyasar pemberdayaan Orang Asli Papua secara langsung. Data menunjukkan, total populasi Papua mencapai 5,8 juta jiwa, dengan sekitar 3 juta di antaranya merupakan penduduk asli yang membutuhkan perhatian serta penanganan spesifik.
"Mereka berada di pelosok-pelosok pegunungan, rawa-rawa, di perbatasan yang memerlukan penanganan lebih serius. Sehingga nanti kebijakan program anggaran pembangunan lebih tertuju ke saudara-saudara kita khususnya masyarakat asli Papua. Inilah makna kehadiran komite Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,” ujar Velix dalam keterangannya.
1. Pembangunan Papua harus bersifat khusus
Menurut pandangannya, upaya pembangunan di Papua membutuhkan terobosan bersifat khusus. Langkah afirmasi perlu mencakup aspek kebijakan, sisi kelembagaan, serta subjek utama yakni masyarakat atau Orang Asli Papua.
“Hadirnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini sebuah komitmen serius dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa harus ada sebuah manajemen kelembagaan untuk melakukan konsolidasi dalam mempercepat pembangunan Papua,” kata dia.
2. Harus ada regulasi seimbang
Felix menyebut, perlunya regulasi penyeimbang antara program pemerintah pusat melalui BUMN dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Hal ini mencakup kebijakan pengelolaan sumber daya alam seperti mineral, perikanan, serta transportasi. Tujuannya menciptakan kebijakan sektoral berskala nasional namun tetap memperhatikan konteks lokal Papua. Kondisi geografis wilayah ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena terdapat area terisolasi dan sulit terjangkau transportasi.
Oleh sebab itu, pendekatan serta regulasi khusus yang bersifat afirmatif menjadi kebutuhan mutlak.
“Dalam 3 bulan terakhir ini kami belanja masalah, kira-kira afirmasi apa atau percepatan apa yang diperlukan warga Papua, di era bapak presiden Prabowo ini,” ucap Velix.
3. Ada 17 program quick wins jadi target
Komite ini telah menjalankan sejumlah agenda strategis sesuai visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo untuk diterapkan pada enam provinsi di Papua. Terdapat 8 agenda serta 17 program hasil quick wins sebagai target pencapaian.
“Kami sampaikan bahwa para kepala daerah di Papua harus membuat Asta Cita Rasa Papua. Dalam kontekstual Papua, nanti bisa dijabarkan misalnya menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat peran gereja. Kemudian dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih dengan menggerakkan mama-mama di berbagai plosok berperan dalam perekonomian masyarakat,” kata Velix.
