Wamen PPPA: Kesenjangan Kualitas Layanan Kesehatan Jadi Tantangan
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengungkapkan kesenjangan kualitas layanan kesehatan antar daerah masih jadi tantangan. Dia mengatakan kesehayan adalah salah satu aspek penting dari kesejahteraan manusia yang fundamental.
Menurut Veronica, akses terhadap layanan kesehatan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin yang harus mendapat prioritas dalam kebijakan kesehatan.
“Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kesenjangan kualitas layanan kesehatan antar daerah masih menjadi tantangan. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga medis," kata dia dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia, dikutip Senin (10/2/2025).
Veronica mengungkapkan pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan merata. Karena itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal, serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, guna menjamin standar pelayanan yang setara di seluruh wilayah.
1. Perlu analisis kebijakan kesehatan guna identifikasi dan atasi kesenjangan gender
Guna mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berperspektif gender, Veronica mengungkapkan, pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi kesehatan. Perempuan punya peran besar dalam pengelolaan dan produksi pangan, sehingga kebijakan ketahanan pangan harus melibatkan mereka secara aktif.
Selain itu, menurut Veronica, penting melakukan analisis kebijakan kesehatan, guna mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan gender dalam layanan kesehatan, khususnya dalam isu kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan berbasis gender.
2. Data kesehatan yang terpilah berdasarkan gender
Menurut Veronica, pemerintah juga harus memastikan adanya standar layanan kesehatan berkualitas, setara, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan kesehatan yang memungkinkan perempuan melaporkan isu-isu kesehatan secara aman, juga menjadi langkah penting dalam mencegah stigma dan diskriminasi.
"Dengan adanya data kesehatan yang terpilah berdasarkan gender, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, dalam memastikan akses kesehatan universal bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
3. Kesehatan mental sering terabaikan
Veronica juga menyoroti kesehatan mental yang menjadi isu, namun sering terabaikan. Banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental. Pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat komunitas, dengan membangun pusat konseling dan penyuluhan yang dapat menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.
Data dari United Nations Population Fund (UNFPA) menunjukkan, masalah kesehatan reproduksi juga menjadi penyebab utama kesehatan yang buruk dan kematian bagi perempuan usia subur, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.
