Wamendagri Tekankan Pentingnya Mitigasi Jelang PSU dan Pilkada Ulang
- Pemerintah pusat dan daerah harus perkuat koordinasi
- Pemerintah pantau seluruh tahapan
- Ada lima daerah yang akan menggelar PSU
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan pentingnya kesiapan strategi mitigasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah. Ia menilai, upaya tersebut perlu disiapkan secara matang untuk mengantisipasi potensi terjadinya PSU dan Pilkada berulang di masa mendatang.
“Untuk strategi upaya mitigasinya harus bagus, ini kita harus siapkan skema (mitigasi, karena) misalnya ada PSU lagi (kita bisa antisipasi kira-kira) apa yang kita lakukan (untuk mengantisipasinya),” ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan PSU dan Pilkada Ulang, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A Lantai 1, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (15/7/2025).
1. Pemerintah pusat dan daerah harus perkuat koordinasi
Pada kesempatan tersebut, Ribka mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, baik secara vertikal maupun horizontal. Ia menilai, koordinasi yang solid menjadi kunci percepatan persiapan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dalam pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang.
“Harus betul-betul kita siapkan, kita menutupi semua celah ya (baik) dari sisi keuangannya, kemudian koordinasi lintas sektor, terus dari sisi keamanannya,” jelas Ribka.
2. Pemerintah pantau seluruh tahapan
Lebih lanjut, Ribka mendorong agar pemerintah secara aktif memantau seluruh tahapan persiapan hingga hari pelaksanaan PSU dan pilkada ulang benar-benar terlaksana dengan baik.
“Terus meningkatkan monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi ya ini juga dan kita seperti yang kita lakukan hari ini,” imbuh dia.
3. Ada lima daerah yang akan menggelar PSU
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, terdapat lima wilayah akan menggelar pilkada ulang dan PSU Pilkada 2024 pada Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat di Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Jumat (11/7/2025).
"Alhamdulillah tiga sengketa di MK yang kemarin hari Jumat, sudah terakhir putusannya, kita sudah selesaikan semua, dan tidak lanjut. Sehingga kita berfokus untuk PSU di tiga titik, dan pilkada ulang di dua daerah," kata dia.
Dari total lima wilayah yang akan menggelar pilkada ulang dan PSU, dua wilayah di antaranya yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang akan diselenggarakan pada 27 Agustus.
Sementara, daerah lainnya akan menggelar PSU pada 6 Agustus yakni Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.
