Yohana Embise Tertantang Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia Papua
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise, merasa tertantang meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tanah kelahirannya, Papua. Pasalnya, IPM di pulau paling timur Indonesia itu terbilang masih rendah.
Dari IPM tersebut, hal yang paling disoroti adalah masalah pembangunan gender. Tercatat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku termasuk ke dalam yang terendah. Yohana membandingkan, di antara keempat wilayah tersebut, Maluku-lah yang dianggap paling lumayan di antara semuanya. Oleh sebab itu, ia memfokuskan peningkatan di tiga tempat lainnya yang masih butuh penanganan.
1. Pembangunan di Papua harus tepat sasaran
Agar berjalan efektif, perempuan berusia 60 tahun, ingin pembangunan di sana harus tepat sasaran. Apalagi, sebagai seorang akademisi dan menteri dari Papua atau Indonesia Timur, dirinya merasa perlu mengadakan kajian khusus untuk mendapat temuan-untuk dijadikan acuan-acuan agar bisa masuk untuk membangun tanah Papua.
"Jadi bukan hanya pergi langsung memberi bantuan, lalu kembali pergi begitu saja tanpa melihat segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, khusus masyarakat asli di tanah Papua. Harus di cek kembali bantuan yang tepat seperti apa," kata wanita asal Manokwari tersebut pada acara Workshop Hasil Penelitian Kondisi Perempuan dan Anak di Provinsi Papua di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).
2. Yohana sambut baik kerja sama Kementerian PPPA dan Teknologi (LIPTEK) Papua
Ia pun menyambut baik, adanya kerja sama antara Kementerian PPPA dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPTEK) Papua mengenai kondisi perempuan dan anak di Papua. Menurutnya, hal itu amat membantu karena kebanyakan tim peneliti ini merupakan orang-orang dari Universitas Cendrawasih Jurusan antropologi. "Mereka melakukan survei yang antropologis yang bisa melihat keadaan masyarakat di tanah Papua secara langsung khusus dalam hal penyetaraan gender," beber Yohana.
3. Survei sebelumnya belum bisa menciptakan program tepat sasaran
Sementara, hasil survei sebelumnya belum bisa membuat program yang akan diberikan tepat sasaran. Sebab, kata Yohana, belum ada data-data yang tepat dan akurat terutama mengenai profil perempuan dan anak.
"Jadi masih belum bisa masuk, programnya sudah ada cuma masuknya ini kan ada hubungannya dengan sosial budaya daripada masyarakat Papua. Apakah kami langsung masuk lewat satu pendekatan sosial budaya dengan mendekati dewan adat, tokoh masyarakat, atau ada strategi lain yang kami gunakan," ungkap Yohana lagi.
4. Membangun IPM di Papua butuh proses
Lebih jauh, Yohana berharap semua pihak untuk bersabar dalam membangun IPM karena untuk membuat perubahan butuh proses yang panjang. "Bayangkan Papua ada lebih dari 300 suku dan budaya serta ada 369 bahasa yang berbeda-beda. Untuk masuk ke daerah sana kan kita harus cari apa pendekatan yang tepat. Mungkin lewat survey ini kami dapat mengetahui cara seperti apa bisa masuk," tukasnya.
5. Masih banyak gizi buruk dan kekerasan di Papua
Di Papua sendiri, masih banyak sekali masalah-masalah gizi buruk dan angka kekerasan yang cukup tinggi terhadap perempuan dan anak. Bahkan, tak hanya kekerasan fisik saja, kekerasan secara psikis dan kekerasan seksual juga masih muncul di Papua dan provinsi lain di Indonesia bagian timur.
"Perempuan dan anak di Papua masih rentan mengalami kekerasan. Menurut survei, satu dari tiga anak mengalami kekerasan, atau jika dipersentasekan sekitar 33.34 persen," ujar Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan.
