3 Petinggi Yakuza Serahkan Surat Penghentian Perang Antargeng
- Yamaguchi-gumi menyerahkan surat damai kepada kepolisian, berjanji menghentikan konflik internal dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.
- Perang antar-geng terjadi sejak 2015, menyebabkan lebih dari 150 insiden kekerasan dan penurunan jumlah anggota kelompok kriminal terorganisir di Jepang.
- Kelompok tokuryu yang tidak berafiliasi dengan yakuza muncul sebagai fenomena baru, sementara citra yakuza sebagai "kejahatan yang diperlukan" semakin memudar.
Jakarta, IDN Times – Kelompok kejahatan terorganisir terbesar di Jepang, Yamaguchi-gumi, yang dikenal sebagai sindikat yakuza paling berpengaruh, resmi menyerahkan surat kepada kepolisian yang menyatakan komitmennya untuk menghentikan perang wilayah dengan kelompok saingan mereka. Tiga petinggi organisasi kriminal tersebut mengunjungi Markas Kepolisian Prefektur Hyogo di Kobe pada Senin, 7 April 2025.
Dilansir dari The Japan Times, surat tersebut menyatakan bahwa kelompok tersebut berjanji menghentikan segala bentuk konflik internal dan tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Langkah ini menandai perubahan sikap yang signifikan setelah satu dekade pertikaian berdarah antara Yamaguchi-gumi dan kelompok sempalan mereka, Kobe Yamaguchi-gumi.
1. Konflik berdarah yang dimulai sejak 2015
Perang antar-geng dimulai ketika lebih dari selusin faksi memisahkan diri dari Yamaguchi-gumi pada tahun 2015 dan membentuk kelompok baru bernama Kobe Yamaguchi-gumi. Sejak saat itu, kekerasan antara kedua kelompok kerap terjadi di jalanan publik di wilayah barat dan tengah Jepang.
Polisi mencatat lebih dari 150 insiden terkait konflik ini hingga tahun lalu, mulai dari penembakan hingga penikaman. Kekerasan ini mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap kedua kelompok tersebut dan membatasi aktivitas mereka.
“Konflik mereka telah menjadi serius dan tidak dapat diprediksi,” kata Badan Kepolisian Nasional Jepang, dikutip dari CNN Internasional, Sabtu (12/4/202).
Dalam lima tahun terakhir, beberapa kelompok kriminal lain juga ditempatkan di bawah pengawasan ketat oleh aparat keamanan.
2. Penurunan jumlah anggota Yakuza secara nasional
Anggota kelompok yakuza di Jepang terus menurun dalam satu dekade terakhir. Data resmi menunjukkan bahwa pada akhir 2024, jumlah total anggota kelompok kriminal terorganisir hanya tersisa 18.800 orang, merupakan angka terendah sepanjang sejarah dan pertama kalinya di bawah 20 ribu.
Khusus Yamaguchi-gumi, jumlah anggotanya menyusut hampir setengahnya sejak 2014, dari sekitar 6.000 menjadi 3.300 orang pada akhir 2024. Kobe Yamaguchi-gumi bahkan mengalami penurunan lebih drastis, dari 6.100 menjadi sekitar 120 anggota saja.
3. Polisi siaga hadapi respon balasan dan geng baru
Meski surat perdamaian telah disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Kobe Yamaguchi-gumi. Kepolisian masih meragukan apakah deklarasi ini akan disambut secara timbal balik atau tetap bersifat sepihak dari Yamaguchi-gumi.
Seorang perwira tinggi Kepolisian Prefektur Hyogo menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap gerakan dari kedua kelompok tersebut. Reaksi Kobe Yamaguchi-gumi dianggap akan menentukan arah selanjutnya dari proses damai ini.
Selain itu, polisi kini juga dihadapkan pada fenomena baru yaitu kemunculan kelompok tokuryu yang tidak berafiliasi dengan yakuza manapun. Pada 2024, sekitar 10 ribu anggota tokuryu diselidiki karena terlibat dalam perampokan kekerasan di Tokyo serta skema penipuan asmara dan investasi di media sosial. Geng ini beroperasi dalam jaringan kecil yang sulit dideteksi.
4. Struktur legal yakuza dan warisan lama yang mulai hilang
Dilansir dari Japan Today, Tidak seperti kelompok mafia di negara lain, yakuza di Jepang tak sepenuhnya ilegal. Mereka memiliki kantor resmi yang terdaftar dan beroperasi secara terbuka di bawah pengawasan polisi.
Yakuza tumbuh sejak masa pascaperang menjadi jaringan kriminal besar yang terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti perdagangan narkoba, pelacuran, pemerasan, hingga kejahatan kerah putih. Dulu, mereka bahkan dianggap sebagai “kejahatan yang diperlukan” karena dipercaya bisa menjaga ketertiban secara tidak resmi.
Namun citra itu terus memudar. Aturan hukum yang lebih ketat, tekanan sosial, dan ekonomi yang lemah membuat jumlah anggota menurun. Banyak anak muda Jepang kini menolak terlibat karena risikonya tinggi dan keuntungannya semakin kecil.
