Australia Resmi Larang TikTok untuk Perangkat Pemerintah
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia mengatakan akan menghapus TikTok dari semua perangkat milik pemerintah pada Selasa (4/4/2023). Australia mengikuti banyak negara-negara Barat lainnya yang melarang aplikasi video milik China karena masalah keamanan.
Larangan tersebut menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran bahwa Pemerintah China dapat menggunakan perusahaan yang berbasis di Beijing milik ByteDance itu, untuk mengambil data pengguna guna memajukan agenda politiknya. Larangan itu akan mulai berlaku dalam waktu dekat kata Jaksa Agung Mark Dreyfus dalam sebuah pernyataan.
1. Lebih setengah pemerintah federal di Australia sudah melarang TikTok
Jaksa Agung Australia, Mark Dreyfus, mengatakan dia telah memberi wewenang kepada sekretaris departemennya untuk mengeluarkan arahan wajib melarang aplikasi TikTok pada perangkat yang dikeluarkan oleh departemen-departemen di Australia.
"Arahan itu akan berlaku sesegera mungkin," kata Mark. "Pengecualian hanya akan diberikan berdasarkan kasus per kasus dan dengan mitigasi keamanan yang sesuai," tambah Mark, dilansir The Guardian.
Bulan lalu, Pemerintah Australia menerima tinjauan dari Departemen Dalam Negeri tentang risiko keamanan semua platform media sosial. Pasalnya, lebih dari setengah dari semua lembaga pemerintah federal Australia saat ini melarang TikTok dari perangkat pemerintah.
2. Manajer TikTok Australia sempat buka suara terkait pelarangan ini
Manajer Umum TikTok Australia, Lee Hunter, mengatakan bahwa perusahaan kecewa mengetahui larangan tersebut. Dikutip dari The Age, Lee mengatakan "meskipun kami berulang kali menawarkan untuk terlibat dengan pemerintah secara konstruktif tentang kebijakan ini."
"Kami menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok merupakan risiko keamanan bagi warga Australia dan tidak boleh diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya," katanya, dilansir Nikkei Asia.
Sebelumnya, terdapat kekhawatiran di Australia tentang dugaan spionase dan campur tangan oleh Beijing, yang menyebabkan Canberra mengesahkan undang-undang anticampur tangan asing dan pembatasan pada perusahaan China, termasuk Huawei.
TikTok pusat membantah klaim bahwa aplikasi tersebut menimbulkan risiko keamanan dan bersikeras tidak pernah dan tidak akan pernah berbagi data dengan pemerintah China.
3. Menteri Australia ungkap pemerintahannya terlambat dalam melarang TikTok
Menteri Keamanan Siber Australia, James Paterson, mengatakan bahwa pemerintahannya “sangat terlambat” dalam menerapkan larangan pada perangkat pemerintah. Walau begitu, dia tak menjelaskan secara detail terkait masalah data keamanan apa yang jadi perhatian.
Paterson mengatakan sebagian besar pengungkapan seputar masalah keamanan dengan TikTok dan larangan perangkat pemerintah oleh pemerintah termasuk AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru hanya terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Bagus kalau itu akan dilarang dari perangkat pemerintah karena menghilangkan risiko spionase bagi pegawai negeri,” katanya.
"Tetapi risiko privasi dan keamanan data dan juga risiko campur tangan asing yang memengaruhi jutaan warga Australia yang menggunakan platform sejauh ini belum ditangani dan harus ditangani ke depan," tambahnya, dilansir The Guardian.
