Bangga! RI Resmi Jadi Calon Tunggal Presiden Dewan HAM PBB
- Indonesia resmi menjadi calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.
- Indonesia sendiri merupakan grup Asia Pasifik di PBB, dan grup Asia Pasifik mendapat giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 yang jatuh pada tahun depan.
- Penetapan Presiden Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada awal 2026.
Jakarta, IDN Times - Indonesia resmi menjadi calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.
Indonesia sendiri merupakan grup Asia Pasifik di PBB, dan grup Asia Pasifik mendapat giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 yang jatuh pada tahun depan.
“Dapat kami sampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Dan sesuai dengan mekanisme rotasi kawasan Asia Pacific Group memperoleh giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Yvonne Mewengkang dalam pernyataan resmi, Rabu (24/12/2025).
1. Kawasan Asia Pasifik ajukan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB
Lebih lanjut, grup Asia Pasifik telah memilih Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026.
“Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota Asia Pacific Group yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,” ucap Yvonne.
2. Ditetapkan tahun depan
Adapun selanjutnya, penetapan Presiden Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada awal 2026.
“Penetapan Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dilakukan pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB,” tutur Yvonne.
3. Pemerintah janji jalankan mandat Presiden Dewan HAM PBB
Atas pencalonan tunggal itu, Kemenlu memastikan siap untuk menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerjasama multilateral, demi Kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
“Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama,” ujar Yvonne.
