Biden Larang Warganya Investasi di Perusahaan China
Washington, D.C, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, resmi menandatangani aturan pelarangan warganya untuk berinvestasi di beberapa perusahaan Tiongkok pada hari Kamis, 3 Juni 2021, waktu setempat. Hal ini diduga perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan militer. Bagaimana awal ceritanya?
1. Menurutnya, penggunaan teknologi pengawasan Tiongkok memfasilitasi penindasan atau pelanggaran HAM
Dilansir dari The Guardian, Biden telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang warganya untuk berinvestasi di lusinan perusahaan milik Tiongkok yang diduga terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau pengawasan. Dalam sebuah langkah yang menurut pemerintahannya akan memperluas cakupan perintah di era Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang cacat secara hukum, perbendaharaan Amerika Serikat akan menegakkan dan memperbarui secara bergulir daftar larangan baru dari sekitar 59 perusahaan. Hal ini juga melarang pembelian atau penjualan sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target dan menggantikan daftar sebelumnya dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Biden dalam pernyataannya mengatakan perintah tersebut mencegah investasi Amerika Serikat untuk mendukung kompleks industri militer Tiongkok serta program penelitian dan pengembangan militer, intelijen, dan keamanan. Ia juga menambahkan bahwa telah menemukan penggunaan teknologi pengawasan Tiongkok di luar Tiongkok serta pengembangan atau penggunaan teknologi pengawasan Tiongkok untuk memfasilitasi penindasan atau pelanggaran HAM yang serius merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa. Lembar fakta Gedung Putih tentang aturan tersebut mengatakan kebijakan itu akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada 2 Agustus 2021 ini.
2. Masukanya perusahaan teknologi pengawasan Tiongkok memperluas cakupan perintah awal pemerintahan di era Presiden AS saat itu, Donald Trump, tahun 2020 lalu
Beberapa perusahaan besar Tiongkok yang termasuk dalam daftar Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebelumnya juga ditempatkan dalam daftar yang diperbarui, diantaranya Aviation Industry Corp of China (AVIC), China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology, dan Huawei Technologies dan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Dari beberapa perusahaan yang disebutkan, SMIC adalah kunci dari dorongan nasional Tiongkok untuk
meningkatkan sektor chip domestiknya.
Salah satu pejabat senior mengatakan pihaknya sepenuhnya berharap bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan menambahkan perusahaan tambahan ke pembatasan
perintah eksekutif yang baru. Seorang pejabat kedua mengatakan bahwa masuknya perusahaan teknologi pengawasan Tiongkok memperluas cakupan perintah awal pemerintahan Turmp tahun 2020 lalu, yang menurut Gedung Putih dirancang dengan
ceroboh serta membiarkannya terbuka untuk tantangan pengadilan.
Presiden telah meninjau sejumlah aspek kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan pemerintahannya telah memperpanjang tenggat waktu untuk implementasi yang ditetapkan oleh perintah Trump saat menyusun kerangka kebijakan barunya. Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian langkah Biden yang lebih luas dalam melawan Tiongkok, termasuk memperkuat aliansi Amerika Serikat dan mengejar investasi domestik besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Amerika Serikat, di tengah hubungan yang semakin memburuk antara dua negara paling kuat di dunia.
3. Sebelumnya, pihak Tiongkok berulang kali menyerukan pemerintahan baru Amerika Serikat demi memperbaiki hubungan yang memburuk di bawah pemerintahan Trump
Hubungan antara Amerika Serikat-Tiongkok sangat penting bagi kedua belah pihak dan dunia secara lebih luas, dengan Tiongkok berulang kali menyerukan adanya pemerintahan baru di Amerika Serikat demi memperbaiki hubungan yang memburuk di bawah pendahulunya, Trump. Dalam pertemuan pertama mereka di bawah pemerintahan Biden pada bulan Mei 2021 lalu, negosiator perdagangan utama kedua negara mengadakan pembicaraan jujur dan pragmatis mengenai hubungan perdagangan mereka. Namun, Biden bersikeras bahwa tarif yang ada akan tetap berlaku untuk saat ini karena ia berupaya meningkatkan perekonomian Amerika Serikat, yang terpukul di awal pandemi COVID-19 tetapi saat ini mulai berangsur pulih.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyarankan Tiongkok akan membalas tindakan terbaru tersebut. Ia mengatakan Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok dan dengan tegas mendukung perusahaan Tiongkok dalam menjaga hak dan kepentingan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
