Buntut Ketegangan, AS Batasi Visa bagi Warga Afrika Selatan
- AS membatasi penerbitan visa baru bagi sejumlah warga Afrika Selatan, termasuk anggota keluarga, dengan alasan kebijakan Pretoria dinilai berdampak buruk bagi kepentingan luar negeri Washington.
- Washington mengkritik reformasi pertanahan Afrika Selatan dan dugaan ujaran kebencian terhadap minoritas, sementara Presiden Cyril Ramaphosa membantah kekerasan pedesaan sebagai penganiayaan rasial.
- Perselisihan diplomatik juga dipicu gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ atas dugaan genosida di Gaza, langkah yang ditentang AS sebagai sekutu Israel.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) membatasi penerbitan visa baru bagi sejumlah warga negara Afrika Selatan pada Selasa (15/9/2026). Kebijakan luar negeri ini diterapkan seiring dengan meningkatnya ketegangan hubungan bilateral di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Langkah pembatasan ini mencerminkan sikap tegas Washington terhadap kebijakan domestik dan geopolitik Afrika Selatan. Keputusan tersebut dikhawatirkan akan semakin memperburuk kerenggangan hubungan diplomatik kedua negara.
1. AS batasi visa akibat kebijakan yang dinilai diskriminatif
Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan. Aturan ini melarang masuknya warga asing yang dinilai berdampak buruk bagi kebijakan luar negeri Washington, termasuk para anggota keluarga mereka.
Washington menilai pemerintah Afrika Selatan belum menangani kebijakan yang memicu perpecahan etnis dan membiarkan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas.
“Pemerintah Afrika Selatan belum menangani kekhawatiran kami. Hari ini, saya mengumumkan pembatasan visa baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan diskriminatif tersebut,” kata Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dilansir The Hindu.
2. Kebijakan reformasi pertanahan picu kritik tajam AS
Ketegangan kedua negara meruncing akibat rencana reformasi pertanahan oleh Afrika Selatan untuk menata ulang kepemilikan aset era apartheid. Presiden Donald Trump mengkritik pengambilalihan lahan tanpa kompensasi tersebut karena dinilai merugikan warga kulit putih.
AS mengaitkan kekerasan di kawasan pedesaan sebagai bentuk penganiayaan rasial terhadap petani kulit putih. Namun, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan di wilayahnya merupakan tindak kriminal biasa.
“Kriminalitas terjadi di negara kami dan korbannya bukan hanya warga kulit putih, melainkan mayoritas warga kulit hitam,” kata Ramaphosa.
3. Gugatan di Mahkamah Internasional perlebar perselisihan
Hubungan diplomatik kedua negara semakin memburuk setelah Afrika Selatan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan genosida di Jalur Gaza. Langkah Pretoria ini ditentang keras oleh AS selaku sekutu utama Israel.
Afrika Selatan menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan kewajiban moral untuk membela hak asasi rakyat Palestina. Pemerintah Afrika Selatan menolak narasi sepihak dan tetap menyuarakan desakan untuk menghentikan operasi militer.
“Tidak ada serangan bersenjata, betapa pun beratnya, yang dapat menjadi pembenaran atas pelanggaran Konvensi Genosida,” tegas Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan, Ronald Lamola.
