COVID-19 Menggila di Korut, WHO Minta Kim Jong-un Terbuka Soal Data
Jakarta, IDN Times - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta Korea Utara (Korut) untuk membagikan data dan informasi secara terbuka terkait penyebaran COVID-19 yang kini melanda negara tesebut.
Pemimpin tertinggi Kim Jong Un telah memerintahkan penguncian seluruh wikalah atau lockdown, untuk mencoba memperlambat penyebaran virus. Ia juga meminta militer untuk memantau pasokan obat-obatan.
Saat ini, dilaporkan ada 1,5 juta kasus orang demam di Korut. Namun, KCNA, media pemerintah negara itu tak menyebutkan apakah kasus demam ini disebabkan infeksi COVID-19.
1. Korut belum terima bantuan dari PBB
Sejauh ini, Korut belum menerima bantuan yang ditawarkan PBB. WHO mengakui, tidak mungkin memaksa Korea Utara untuk menerima bantuan jika mereka memang tidak ingin.
Namun, WHO memperingatkan bahwa COVID-19 bisa menyebar lebih cepat lagi di Pyongyang jika mereka tak segera menerapkan vaksinasi.
"Akan selalu ada risiko varian baru muncul jika tak ada vaksinasi dan dibiarkan begitu saja," kata Direktur Insiden Darurat WHO Michael Ryan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (18/5/2022).
WHO pun meminta agar Korut secra terbuka melaporkan data dan informasi COVID-19 di negaranya ke organisasi PBB tersebut.
2. Kantor HAM PBB minta longgarkan sanksi agar bantuan kemanusiaan bisa diterima Korut
Sementara itu, juru bicara kantor HAM PBB Liz Throssell mengimbau agar negara-negara di dunia mengendorkan sanksi terhadap Korut untuk sementara waktu, agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai negara tersebut.
"Kami menyerukan bagi negara-negara lain untuk melonggarkan sanksi ke Korut, guna memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke sana," ujar Liz.
Korut merupakan salah satu negara dengan sistem kesehatan terburuk di dunia, dengan rumah sakit yang tidak lengkap peralatannya, termasuk beberapa unit perawatan intensif, dan tidak ada obat pemulihan dari COVID-19 atau alat tes swab yang memadai.
"Kami mendorong Korut untuk berdiskusi dengan PBB tentang pembukaan ruang untuk bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman obat-obatan, vaksin, peralatan, dan tindakan pencegahan lainnya," kata Throssell.
3. Korut sempat tolak vaksin COVID-19
Sebagaimana diketahui, Korut sempat mengklaim bahwa negara tersebut bebas dari virus COVID-19 selama pandemik. Namun pekan lalu, Korut mengumumkan kasus perdana yang diduga merupakan varian Omicron.
Korut juga sempat menolak tawaran sumbangan vaksin dari COVAX dan China dan berdalih bahwa negaranya tidak butuh vaksin COVID-19 atau bukan.
