Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Dilanda Serangkaian Skandal, Kepala Militer Maritim Jepang Resign

Kepala Pasukan Bela Diri Maritim Jepang yang baru, Akira Saito (kanan) dan pendahulunya Ryo Sakai di Kementerian Pertahanan di Tokyo (19/7/2024). (x.com/Japan Maritime Self-Defense Force)

Jakarta, IDN Times - Kepala staf Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) Jepang, Ryo Sakai, mengundurkan diri pada Jumat (19/7 2024), di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Pasukan Bela Diri (SDF). Isu ini mencuat setelah serangkaian skandal baru yang berpusat pada cabang maritim mereka.

Di hari yang sama, Akira Saito pun terpilih untuk menggantikan posisi Sakai, setelah kementerian mengumumkan pekan lalu tindakan disipliner terhadap 218 anggota SDF, serta birokrat senior atas kesalahan penanganan informasi sensitif, di antara masalah lainnya.

Pada awal sesi transisi antara keduanya, Sakai mengatakan bahwa Saito adalah orang yang tepat untuk mereformasi MSDF. Sementara penggantinya menjawab bahwa ia akan menangani pelanggaran dengan tepat.

"Pasukan tidak dapat berhenti, mengingat lingkungan keamanan yang parah saat ini," kata Saito, dikutip dari Kyodo News.

1. Deretan skandal yang menghantam Kemenhan Jepang

Skandal tersebut meliputi pembagian informasi rahasia yang terkait dengan keamanan nasional ke personel yang tidak berwenang, serta anggota MSDF yang secara curang menerima tunjangan untuk pelatihan menyelam yang sebenarnya tidak mereka ikuti.

Terkait dengan klaim tunjangan palsu, Kemenhan mengatakan jumlah totalnya mungkin mencapai 53 juta yen (sekitar Rp5,4 miliar), naik sekitar 10 juta yen (Rp1 miliar) dari pengungkapan kementerian sebelumnya pekan lalu, dilansir dari NHK News.

Skandal lainnya, menyangkut penyalahgunaan kekuasan, serta makan dan minum di kafetaria pangkalan tanpa membayar.

Kemenhan mengatakan bahwa 4 anggota MSDF ditangkap pada November tahun lalu oleh unit investigasi internal pasukan bela diri maritim atas dugaan menerima tunjangan menyelam secara curang melalui aplikasi palsu.

Namun, jaksa memutuskan pada Desember 2023 untuk tidak mendakwa salah satu dari empat anggota tersebut. Menurut kepolisian, di antara mereka ada 3 orang diberhentikan dan 1 orang pensiun secara sukarela.

Kemenhan awalnya tidak mengungkapkan penangkapan tersebut saat mengumumkan tindakan disipliner pada pekan lalu.

Kementerian juga meluncurkan penyelidikan khusus pada 16 Juli, terkait dugaan penciptaan dana gelap oleh Kawasaki Heavy Industries Ltd untuk menyediakan uang dan barang kepada awak kapal selam MSDF melalui transaksi fiktif dengan subkontraktor.

2. Menhan Jepang didesak mundur

Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara. (twitter.com/ModJapan_en)

Menanggapi berbagai skandal tersebut, partai-partai oposisi telah menyerukan pengunduran diri Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang, Minoru Kihara.

Pada 12 Juli, Kihara meminta maaf atas kegagalan kementerian memberikan rincian lebih awal. Dia menjelaskan bahwa dirinya diberitahu mengenai hal itu sehari sebelum konferensi pers.

Kihara mengatakan, ia akan tetap melakukan pekerjaannya karena ia yakin hal itu adalah kepentingan terbaik kementerian dan SDF. Dia berjanji akan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kejadian tersebut terulang dan mengubah mentalitas personel SDF. Dia juga berjanji akan mengembalikan gajinya selama sebulan sebagai anggota Kabinet.

3. Skandal Kemenhan Jepang terjadi di tengah tantangan keamanan global

Bendera Jepang. (Unsplash.com/ Roméo A.)

Kemudian, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi membantah isu Kihara akan mengundurkan diri sebagai Menhan. Ia berharap Kihara akan menjalankan kepemimpinannya untuk membangun kembali organisasi dengan cepat.

Namun, Hayashi mengakui bahwa seharusnya Kemenhan mempublikasikan informasi yang tersedia dengan serinci mungkin terkait skandal tersebut.

Pengungkapan atas deretan skandal yang menghantam Kemenhan tersebut memicu kekhawatiran publik terhadap kementerian dan SDF, ketika Jepang telah meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan menaikkan belanja publik di tengah semakin besarnya tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh China, Korea Utara, dan Rusia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Rahmah N
EditorRahmah N
Follow Us