Diwarnai Veto, Parlemen Portugal Mengizinkan Eutanasia Terbatas
Jakarta, IDN Times - Parlemen Portugal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melegalkan eutanasia terbatas, untuk orang-orang yang sangat menderita dan dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. UU itu disahkan pada Jumat (12/5/2023).
Pemungutan suara itu membatalkan serangkaian veto yang dilakukan oleh Presiden Marcelo Rebelo de Sousa terhadap RUU itu. Parlemen dalam tiga tahun terakhir telah empat kali menyetujui RUU itu, tapi selalu dikembalikan setiap kali untuk tinjauan konstitusional karena ditentang Rebelo de Sousa.
Eutanasia merupakan tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Prosedur itu hanya diperbolehkan di beberapa negara, termasuk Belgia, Luksemburg, dan Belanda.
1. Aturan hanya berlaku untuk warga negara dan penduduk resmi
Dilansir France 24, RUU itu menetapkan bahawa aturan hanya berlaku untuk orang yang berusia di atas 18 tahun, yang merupakan warga negara dan penduduk resmi, tidak berlaku untuk orang asing yang datang ke Portugal hanya untuk bisa mengakhiri hidup.
Tindakan itu juga hanya dapat diminta oleh orang sedang sekarat yang mederita akibat penyakit parah dan dalam penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Eutanasia tidak diizinkan untuk individu yang tidak sehat secara mental untuk membuat keputusan seperti itu.
Sebelumnya, Rebelo de Sousa telah memveto versi RUU karena adanya konsep yang terlalu tidak terdefinisi. Dia mengatakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kondisi terminal tetap kontradiktif dan harus diklarifikasi.
Versi baru RUU menyatakan bahwa eutanasia hanya diizinkan dalam kasus di mana bunuh diri dengan bantuan medis itu tidak mungkin dilakukan karena kecacatan fisik pasien.
Presiden telah meminta anggota parlemen untuk menentukan siapa yang dapat membuktikan apakah seorang pasien secara fisik tidak mampu melakukan bunuh diri dengan bantuan medis, tapi anggota parlemen kali ini menolak untuk mengubah teks tersebut.
2. Partai yang mendukung dan menentang
Dilansir BBC, RUU itu disetujui oleh hampir semua anggota PS yang berkuasa, seperti halnya tiga partai kiri-tengah yang lebih kecil dan Inisiatif Liberal (IL). Beberapa anggota partai oposisi terbesar, Sosial Demokrat (PSD) mendukung RUU, tapi sebagian besar menentang, termasuk partai sayap kanan Chega, partai terbesar ketiga di parlemen, dan Partai Komunis (PCP).
Isabel Moreira, anggota parlemen dari Partai Sosialis yang mengarahkan RUU, memuji pemungutan suara tersebut sebagai realisasi kebebasan yang dicita-citakan dalam Revolusi Portugal 1974, yang mengantarkan demokrasi.
"Kami mengkonfirmasi undang-undang yang telah disetujui beberapa kali oleh mayoritas besar," kata Moreira.
Rebelo de Sousa wajib menandatangani RUU itu menjadi undang-undang dalam waktu delapan hari sejak menerimanya, setelah diterbitkan dalam lembaran resmi.
Pembelarkuan aturan itu bisa digagalkan sementara, atau setidaknya ditunda, jika satu dari 10 anggota parlemen secara resmi meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau undang-undang tersebut. Beberapa anggota parlemen dari PSD sudah menyatakan niatnya.
3. Ada peringatan bahwa dokter akan menentang aturan
Andre Ventura, pemimpin Chega, menuntut perlunya referendum untuk masalah eutanasia. Di parlemen, Ventura selama debat mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa undang-undang seperti akan pernah diberlakukan.
Ventura meyakini jika aturan itu diterapkan tidak ada dokter di Portugal yang mau melakukannya dan parlemen sayap kanan mana pun di masa depan akan bergerak untuk mencabutnya.
"Pengadopsian undang-undang ini relatif cepat dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya," kata Paulo Santos, pendukung eutanasia dari Hak Untuk Meninggal Dengan Bermartabat.
Santos memperingatkan sejumlah besar dokter dapat mengajukan keberatan moral untuk melakukan eutanasia, seperti yang telah mereka lakukan terkait aborsi pada 2007.
"Ada kemungkinan besar eutanasia akan menyebabkan resistensi yang lebih kuat," tuturnya.
