Fakta-Fakta 5 Tahun Taliban di Afghanistan, Nasib Perempuan kian Kelam

Pembatasan terhadap kaum perempuan di Afghanistan kian intensif dalam lima tahun terakhir. Sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, akses pendidikan bagi anak perempuan telah ditutup sepenuhnya oleh otoritas Taliban. Kondisi ini membuat sekitar 2,4 juta anak perempuan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal di sekolah.

Selain sektor pendidikan, ruang gerak wanita dalam dunia kerja dan ruang publik juga dipangkas secara ekstrem. Dilansir UN News, lembaga PBB mencatat bahwa perempuan di Afghanistan kini praktis terhapus dari kehidupan publik karena larangan bekerja di berbagai sektor formal. Banyak dari mereka hanya mampu keluar rumah satu atau dua kali dalam sebulan akibat aturan wajib didampingi wali laki-laki.

Dampak dari isolasi sosial dan hukum ini melahirkan krisis kesehatan mental yang sangat mengkhawatirkan di kalangan wanita. Risiko pernikahan dini, kekerasan berbasis gender, serta angka kematian ibu melahirkan melonjak secara drastis. Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang perempuan mengakses pendidikan di atas tingkat dasar.

Pemotongan bantuan finansial global yang terjadi belakangan ini memperparah krisis ekonomi di negara tersebut. Sekitar 14 juta warga Afghanistan saat ini dilaporkan menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Fasilitas kesehatan di berbagai pelosok daerah juga mengalami kekurangan obat-obatan dan peralatan medis yang sangat krusial.

Penurunan dana bantuan kemanusiaan berdampak langsung pada kelangsungan hidup anak-anak dan ibu menyusui. Lebih dari 3,7 juta anak di Afghanistan kini menderita gizi buruk akut akibat minimnya asupan makanan bergizi. Penghentian operasional sejumlah pusat kesehatan membuat penanganan medis darurat semakin sulit dijangkau oleh masyarakat miskin.

Situasi makin rumit ketika jutaan pengungsi Afghanistan dipaksa kembali dari negara tetangga seperti Pakistan dan Iran. Sebagian besar dari mereka pulang tanpa memiliki tempat tinggal yang layak maupun sumber mata pencaharian yang pasti. Hal tersebut menambah beban krisis kemanusiaan di dalam negeri yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Penegakan hukum di bawah kendali Taliban dinilai sangat tertutup dan membingungkan masyarakat luas. Sejak konstitusi lama dibatalkan, aturan hukum formal digantikan oleh penafsiran sepihak dari lembaga-lembaga bentukan de facto. Warga sipil kesulitan mengetahui proses hukum atau sanksi yang dijatuhkan terhadap jajaran aparat penegak hukum yang melanggar kewenangan.

Dilansir UN News, aparat keamanan dan petugas moralitas Taliban berulang kali terlibat dalam tindakan kesewenang-wenangan tanpa pengawasan independen. Korban pelanggaran hak asasi kerap enggan melapor karena takut akan aksi pembalasan dan tiadanya kepercayaan pada lembaga peradilan. Pembatasan hukum ini juga menghilangkan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mengenai kondisi penegakan hukum tersebut, Wakil Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Georgette Gagnon, memberikan sorotan tajam. Ia menegaskan bahwa ketiadaan keterbukaan publik justru akan menghancurkan kepercayaan rakyat. “Minimnya informasi publik mengenai pengaduan yang diterima, penyelidikan yang dilakukan, serta tindakan disipliner atau peradilan yang diambil oleh badan-badan de facto merusak kepercayaan dan memperlemah efek jera,” ujar Gagnon.

Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di Afghanistan mengalami kemunduran tajam selama lima tahun terakhir. Ratusan media independen terpaksa gulung tikar karena intimidasi, sensor ketat, dan krisis dana operasional. Para jurnalis yang mencoba memberitakan fakta di lapangan kerap berhadapan dengan penangkapan sewenang-wenang.

Jurnalis perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan represif yang diterapkan otoritas berkuasa. Banyak dari mereka dilarang tampil di layar kaca atau dipaksa mundur dari dunia kewartawanan secara total. Ruang publik bagi aktivis dan pengkritik kebijakan pemerintah pun semakin menyempit dan penuh risiko keamanan.

Gelombang protes warga yang menuntut hak dasar dan kebebasan kerap direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat. Meski ancaman penangkapan dan penyiksaan terus mengintai, kelompok sipil sesekali tetap melancarkan aksi perlawanan secara tertutup. Mereka terus menyerukan pemulihan hak asasi manusia serta keadilan bagi seluruh rakyat Afghanistan.