Hamas: Pemindahan Warga Gaza adalah Kejahatan Berdalih Rekonstruksi
Jakarta, IDN Times - Kelompok Palestina Hamas, pada Sabtu (1/2/2025), mengecam pernyataan berulang Amerika Serikat (AS) mengenai pemindahan warga Palestina dari Gaza.
Dalam sebuah pernyataan, pemimpin senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyebut rencana pemindahan itu sebagai hal yang tidak masuk akal dan tak berarti. Ia mengatakan bahwa apa yang gagal dicapai oleh pendudukan Israel melalui kekerasan tidak akan berhasil melalui manuver politik.
"Pernyataan berulang dari AS tentang pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza dengan dalih rekonstruksi menunjukkan keterlibatan yang terus-menerus dalam kejahatan tersebut," ujar Abu Zuhri, dikutip dari Anadolu.
Pemimpin Hamas itu menilai upaya AS yang terus mendorong pemindahan warga Palestina dari Gaza justru dapat memicu kekacauan dan ketegangan lebih lanjut di kawasan tersebut.
1. Trump yakin Mesir dan Yordania bersedia tampung warga Gaza
Pada Jumat (31/1/2025), Presiden AS, Donald Trump, kembali mengungkapkan keyakinannya bahwa Mesir dan Yordania akan bersedia menampung warga dari Jalur Gaza.
"Saya mendengar seseorang mengatakan mereka tidak akan melakukannya, tapi saya pikir mereka akan melakukannya. Saya yakin mereka akan melakukannya," kata Trump dari Ruang Oval.
Akhir pekan lalu, Trump menyarankan untuk “membersihkan” Gaza dan merelokasi warga Palestina ke Mesir dan Yordania. Ia mengatakan bahwa wilayah tersebut telah mengalami kehancuran parah setelah 15 bulan perang dengan Israel.
Namun, baik Mesir dan Yordania menolak ide relokasi tersebut. Keduanya sepakat bahwa warga Palestina di Gaza harus tetap berada di tanah mereka, dan gagasan semacam itu dapat merusak peluang perdamaian antara Israel dan Palestina.
2. Para menteri Arab tolak seruan Trump terkait pemindahan warga Palestina dari Gaza
Para menteri luar negeri dan pejabat dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Otoritas Palestina (PA), dan Liga Arab, juga telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.
“Kami menegaskan penolakan kami terhadap (setiap upaya) untuk mendiskusikan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, baik melalui kegiatan pemukiman, atau penggusuran atau pencaplokan tanah atau melalui pengosongan tanah dari pemiliknya dalam bentuk apa pun atau dalam keadaan atau pembenaran apa pun,” demikian bunyi pernyataan itu.
Para pejabat tersebut menambahkan bahwa mereka berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah sesuai dengan solusi dua negara.
3. Pernyataan Trump melanggar norma dan hak-hak dasar
Awal pekan ini, Yousef Munayyer, kepala program Palestina/Israel di Arab Center Washington DC, mengatakan bahwa pernyataan Trump harus dikecam lantaran melanggar segala norma dan hak-hak dasar.
“Trump mengatakan banyak hal. Terkadang, itulah yang dia maksudkan. Terkadang, itu adalah hal-hal yang tidak dia maksudkan. Terkadang, itu adalah hal-hal yang dia dengar dalam percakapannya lima menit yang lalu. Kadang-kadang, itu adalah hal-hal yang dia pikir dia dengar, tetapi disalahpahami," ujarnya, dilansir dari Al Jazeera.
Warga Mesir juga menggelar demonstrasi di dekat penyeberangan Rafah, satu-satunya pintu masuk antara Mesir dan Gaza, pada Jumat (31/1/2025) untuk memprotes usulan Trump terkait relokasi warga Palestina ke negara mereka.
"Mesir adalah garis merah! Jangan sampai terjadi perpindahan!" teriak beberapa demonstran sambil mengibarkan bendera Mesir dan Palestina.
