Pengamat: RI Kemungkinan Pakai Jalur Informal Bebaskan WNI dari Israel
Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai intersepsi Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla bertujuan menutupi kondisi sebenarnya di Gaza, dan mencegah pengungkapan dugaan kejahatan perang.
Israel disebut menggunakan label teroris untuk melemahkan solidaritas terhadap Palestina, termasuk kepada organisasi dan relawan yang berupaya mengungkap penderitaan rakyat Gaza.
Karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia dinilai memakai jalur komunikasi informal guna membantu pembebasan WNI yang ditahan oleh otoritas Israel.
Jakarta, IDN Times - Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, menilai intersepsi militer Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) merupakan upaya untuk mencegah dunia internasional melihat kondisi sebenarnya di Gaza.
Menurut Faisal, Israel tidak ingin ada pihak luar, termasuk relawan dan jurnalis internasional, yang mengungkap situasi kemanusiaan maupun dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.
“Israel tidak mau ada pihak-pihak yang ingin membongkar kejahatan atau kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza,” kata Faisal kepada IDN Times, Selasa (19/5/2026).
Faisal menyinggung tingginya jumlah korban dari kalangan jurnalis Palestina selama perang Gaza berlangsung dalam dua tahun terakhir.
“Kita lihat dalam dua tahun perang Gaza itu ada 270-an wartawan Palestina di Gaza yang tewas,” ujar pendiri albalad.co itu.
Table of Content
1. Israel disebut ingin membatasi informasi dari Gaza
Faisal menilai blokade yang dilakukan Israel terhadap Gaza sejak 2007, bukan hanya bertujuan membatasi akses logistik, tetapi juga mengisolasi wilayah tersebut dari perhatian internasional.
Menurut dia, strategi itu dilakukan agar kelompok-kelompok di Gaza, termasuk Hamas, tetap terisolasi dan tidak memiliki hubungan luas dengan dunia luar.
“Israel memang sudah memblokade Gaza sejak pertengahan 2007. Jadi memang Israel ingin rakyat Palestina di Gaza maupun Tepi Barat tidak saling berhubungan,” katanya.
Faisal juga menilai penangkapan relawan dan jurnalis internasional dalam misi kemanusiaan, merupakan bentuk intimidasi terhadap pihak-pihak yang mencoba menembus blokade Gaza.
2. Israel dinilai gunakan label teroris untuk melemahkan solidaritas Palestina
Selain itu, Faisal juga menanggapi soal organisasi bantuan kemanusiaan Turki, Humanitarian Relief Foundation (IHH), yang memimpin armada Global Sumud Flotilla dan ditetapkan Israel sebagai organisasi teroris.
Menurutnya, label tersebut kerap digunakan Israel terhadap pihak-pihak yang mendukung Palestina atau mencoba mengungkap kondisi di Gaza.
“Siapa pun yang membantu Palestina dan juga mencoba mengungkap penderitaan rakyat Palestina, serta mengungkapkan kejahatan Israel atau kebiadaban Israel di Palestina terhadap rakyat Palestina, ya itu akan dianggap organisasi teror,” kata dia.
“Jadi siapa pun yang berusaha membantu Palestina, terus juga mengungkap kejahatan Israel di dunia internasional, dalam panggung internasional, ya itu buat Israel adalah teroris. Mereka mengancam kepentingan nasional Israel,” sambungnya.
Faisal mengatakan relawan yang ikut dalam armada tersebut kemungkinan besar sudah memahami risiko intersepsi, maupun penahanan oleh militer Israel sebelum berlayar menuju Gaza.
“Mereka harus siap menghadapi konsekuensinya, karena saya yakin mereka pasti sudah di-briefing oleh panitia atau penyelenggara, terutama dari IHH, bahwa mereka harus siap dengan segala risiko. Karena kan bukan baru kali pertama,” jelasnya.
3. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, upaya apa yang dilakukan?
Faisal menilai pemerintah Indonesia kemungkinan menggunakan jalur komunikasi informal atau tertutup untuk membantu pembebasan WNI yang ditahan Israel. Menurut dia, Indonesia tidak mungkin secara terbuka meminta bantuan langsung kepada Israel, karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
“Mereka tidak mungkin secara terbuka meminta bantuan, mengontak Israel secara terbuka. Pasti ada saluran-saluran tertutup yang dilakukan,” kata dia.
Faisal mengatakan komunikasi informal tetap mungkin dilakukan, meski Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Ia menyebut, pertemuan-pertemuan internasional seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memungkinkan adanya komunikasi tidak resmi antar-pejabat kedua negara.
“Walau pun tidak punya hubungan diplomatik, saluran-saluran informal, tertutup, ini sangat dibutuhkan untuk situasi yang seperti ini,” ujarnya.
Faisal menilai backdoor channel sangat penting dalam situasi sensitif seperti penahanan WNI oleh Israel dan tanpa jalur informal tersebut. Menurutnya upaya pembebasan WNI akan lebih sulit dilakukan.
