India Blokir Impor Pakistan Usai Serangan di Pahalgam

03 Mei 2025, 18:14 WIB

ilustrasi bendera India. (unsplash.com/Naveed Ahmed)

Jakarta, IDN Times - India secara resmi melarang semua impor dari Pakistan mulai Kamis (2/5/2025). Larangan ini berlaku untuk semua barang, baik impor langsung maupun tidak langsung dari negara tetangganya tersebut.

Keputusan ini diambil setelah serangan teror di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir pada 22 April 2025 yang menewaskan 26 orang, termasuk seorang turis Nepal dan pemandu wisata lokal.

Melansir The Hindu, Kementerian Perdagangan India menyatakan larangan diberlakukan demi kepentingan keamanan nasional. India telah memasukkan ketentuan baru dalam Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dengan judul "Larangan Impor dari Pakistan". Semua jenis barang yang berasal dari Pakistan dilarang masuk ke India hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Setiap pengecualian terhadap larangan ini harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Sebelumnya, India sudah menutup pos perbatasan Wagah-Attari, satu-satunya jalur perdagangan darat antara kedua negara. Hubungan India-Pakistan semakin tegang setelah serangan Pahalgam yang oleh India diklaim memiliki kaitan dengan Pakistan.

1. Besar arus perdagangan kedua negara

Data menunjukkan ekspor India ke Pakistan pada periode April 2024-Januari 2025 mencapai 447,65 juta dolar AS (sekitar Rp7,3 triliun). Sementara, impor dari Pakistan hanya sebesar 0,42 juta dolar AS (sekitar Rp6,9 miliar). Nilai ini sudah menurun drastis sejak serangan Pulwama 2019, ketika India menaikkan bea masuk hingga 200 persen untuk produk Pakistan.

Barang utama yang diimpor dari Pakistan meliputi produk obat-obatan, buah-buahan, dan biji-bijian berminyak. Pada tahun fiskal 2023-2024, total ekspor India ke Pakistan tercatat 1,18 miliar dolar AS (sekitar Rp19,4 triliun), sementara impor hanya 2,88 juta dolar AS (sekitar Rp47 miliar).

Setelah serangan Pulwama, India juga mencabut status Negara Paling Disukai (MFN) dari Pakistan yang sebelumnya diberikan pada 1996. Pakistan sendiri tidak pernah memberikan status serupa kepada India meski keduanya sama-sama anggota WTO. Status MFN seharusnya mewajibkan negara anggota WTO memperlakukan negara dagang lainnya tanpa diskriminasi.

2. Serangkaian langkah keras India terhadap Pakistan

India juga telah menangguhkan Perjanjian Air Indus, kesepakatan pembagian air penting yang ditandatangani kedua negara pada 1960. Penangguhan ini memungkinkan India mengalihkan air di sistem Sungai Indus yang menjadi sumber air utama Pakistan.

Selain itu, India membatalkan semua visa warga Pakistan dan memberi mereka tenggat waktu untuk meninggalkan India. Pembatalan ini bahkan berlaku untuk visa medis. Kementerian Pelabuhan India juga melarang kapal berbendera Pakistan masuk ke pelabuhannya.

Melansir Indian Express, New Delhi juga berencana mendorong Islamabad kembali masuk dalam daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), badan pengawas global untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. India juga akan berbicara dengan Bank Dunia, IMF, dan bank pembangunan lainnya untuk menahan pinjaman ke Pakistan.

"India tidak akan mengadakan pembicaraan perdagangan sampai terorisme dihapuskan dari Jammu dan Kashmir," ujar Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, dilansir dari NDTV.

3. Hubungan kedua negara nuklir semakin memanas

tentara Pakistan di Karachi. (Wikimedia Commons/Voice of America)

Pakistan balik mengancam akan menangguhkan semua perjanjian bilateral dengan India, termasuk Perjanjian Simla. Kedua negara juga menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya. Ketegangan di perbatasan semakin meningkat, dengan kedua pihak dilaporkan bertukar tembakan ringan.

Meningkatnya ketegangan antara kedua negara pemilik senjata nuklir ini menarik perhatian dunia. Amerika Serikat telah menghubungi India dan Pakistan agar tidak memperburuk situasi.

Konflik ini bukanlah yang pertama antara India-Pakistan. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang ketegangan, terutama terkait Kashmir dan terorisme lintas batas.

"Pembatasan ini diterapkan untuk mendorong pengembangan dan pemeliharaan armada niaga India dengan cara yang paling sesuai untuk kepentingan nasional," tutur Kementerian Pelabuhan India, dilansir dari Hindustan Times.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.