Inggris Kecewa Israel Tolak Solusi Dua Negara
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, kecewa dengan pernyataan Israel yang menolak solusi dua negara yang diajukan Inggris. Pasalnya, solusi yang ditawarkan dianggap akan mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Pekan lalu, Inggris memutuskan abstain dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang mengajukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Keputusan itu dikecam oleh berbagai pihak, karena akan mengakibatkan bencana kemanusiaan yang lebih parah di Gaza.
Duta Besar Inggris di PBB, Dame Barbara Woodward, membela keputusan tersebut dan menyebut Inggris mendukung penambahan bantuan ke Palestina, serta mendesak pembebasan tawanan Israel. Ia pun menolak resolusi itu karena tidak mengecam aksi Hamas sebagai terorisme.
1. Cameron akan upayakan pengakuan terhadap Palestina
Cameron mengatakan, pengakuan terhadap Palestina adalah hal yang sulit dicapai. Ia pun menyayangkan sikap Duta Besar Israel, Tzipi Hotovely, yang menentang solusi dua negara.
"Saya tidak tahu jawaban tersebut. Saya membaca transkrip itu dan itu memang mengecewakan. Namun, saya rasa kita tidak perlu terlalu memperhatikan wawancara itu. Kita harus melangkah dan berpikir dalam mencapai ini semua," ungkapnya
"Syarat utama keamanan dan stabilitas jangka panjang bagi Israel adalah pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina," sambungnya.
Dilaporkan Politico, Cameron juga mengatakan, solusi dua negara sudah disuarakan di berbagai forum. Namun, solusi itu sulit dijalankan setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel.
2. Inggris larang masuk penduduk Yahudi di Tepi Barat
Pada saat yang sama, Cameron menegaskan posisinya terhadap Israel soal pendudukan di Tepi Barat yang menyalahi resolusi PBB. Ia pun mengumumkan larangan masuk ke Inggris bagi penduduk ilegal Yahudi yang bermukim di Tepi Barat, Palestina.
"Penduduk yang bermukim secara ilegal di Tepi Barat telah merusak keamanan dan stabilitas untuk warga Israel dan Palestina. Mereka dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina," ungkapnya, dilansir The National.
"Israel harus menegakkan aturan dan menghentikan aksi pendudukan dan kekerasan, serta menghukumnya dengan balasan yang setimpal. Kami melarang orang-orang yang menempati permukiman ilegal masuk ke Inggris, untuk memastikan negara kami tidak menjadi rumah bagi orang yang menggerakkan intimidasi," sambungnya.
Pada Senin (11/12/2023), Cameron sudah berdikusi dengan Menteri Pembangunan Afrika Andrew Mitchell terkait masalah pendudukan Israel. Keduanya bahkan sudah berdikusi dengan Amerika Serikat (AS) soal pemberlakuan kebijakan ini.
3. Israel punya hukuman tegas kepada pelaku kekerasan
Juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, mengatakan bahwa pihaknya menolak segala bentuk kekerasan. Ia juga akan menghukum siapapun yang melanggar aturan di negaranya.
"Kami mengecam segala bentuk kekerasan ekstrem. Tidak ada alasan atas aksi premanisme atau holiganisme, dan kami akan melanjutkan penekanan bahwa seluruh ekstremis harus berhadapan dengan penegakkan hukum," ujar Levy, dikutip Reuters.
Di samping Inggris Raya, Uni Eropa (UE) juga menyuarakan penolakannya terhadap peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Ia pun berencana mengajukan sanksi terhadap warga Yahudi yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
Perwakilan Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell, menyebutkan sederet sanksi akan diberlakukan kepada penduduk Yahudi di Tepi Barat. Salah satunya adalah larangan masuk kepada seluruh warga Yahudi dari Tepi Barat.
