Joe Biden-ICC Kerja Sama Selidiki Kejahatan Perang Rusia di Ukraina
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan membagikan informasi seputar dugaan kejahatan perang Rusia dengan International Criminal Court (ICC). Langkah tersebut bersejarah karena ini merupakan pertama kalinya AS, yang bukan anggota ICC, mau bekerja sama.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS tidak secara langsung mengomentari keputusan itu. Namun dalam sebuah pernyataan, dikatakan bahwa Presiden Biden meminta perlu adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dan pendukung kejahatan perang di Ukraina.
1. Perubahan sikap AS kepada ICC
Keputusan AS untuk mau bekerja sama dengan ICC menandai perubahan besar sikap Washington terhadap pengadilan yang berpusat di Den Hag tersebut. Lindsey Graham dari Partai Republik dan Dick Durbin dari Partai Demokrat senang dengan keputusan itu.
"Setelah menekan pemerintah selama berbulan-bulan, kami senang pemerintah akhirnya mendukung penyelidikan ICC," kata Durbin dikutip dari Al Jazeera.
"Kami akan terus bekerja di Senat untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman dimintai pertanggungjawaban, termasuk dengan bekerja untuk menutup kesenjangan dalam hukum AS untuk kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjutnya.
Baik Rusia atau AS bukan anggota ICC. AS tidak bergabung dengan lembaga tersebut karena ada kekhawatiran bahwa ICC dapat menggunakan wewenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan oleh pasukan AS atau negara sekutu.
2. Informasi dari AS tergantung apa yang diminta ICC
Ada dua pejabat AS yang mengungkap persetujuan Biden untuk membantu ICC. Mereka berbicara dengan syarat anonim.
Menurut CNN, salah satu sumber mengatakan keputusan Biden sangat penting karena pemerintah AS memiliki lampu hijau yang jelas untuk berbagi informasi dan bukti dengan ICC.
Informasi yang akan dibagikan AS bergantung pada kebutuhan jaksa ICC.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menjelaskan, negaranya akan mendukung berbagai mekanisme internasional untuk mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban Rusia di Ukraina.
Ini termasuk melalui Kantor Kejaksaan Agung Ukraina, Tim Investigasi Gabungan Eurojust, Misi Pemantau Hak Asasi Manusia PBB, serta Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC.
3. AS kerja sama dengan Ukraina untuk ungkap kejahatan perang Rusia
Dewan Keamanan Nasional AS menjelaskan, Washington telah mengerahkan penyelidik dan jaksa internasional untuk membantu Kejaksaan Agung Ukraina mengungkap kejahatan perang Rusia.
Dilansir NBC News, pada September 2022, Jaksa Agung AS Merrick Garland dan Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin telah menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama lebih erat. Ini khususnya dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku kejahatan perang.
ICC sendiri sementara ini telah bertindak dan melakukan penyelidikan. Bahkan pada Maret, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin karena dinilai bertanggung jawab pemindahan ilegal anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia.
