Joe Biden Kurangi Hukuman 2.500 Narapidana Narkoba
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengurangi hukuman hampir 2.500 pelanggar narkoba non-kekerasan pada Jumat (17/1/2025), beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir. Biden menjadi presiden AS dengan jumlah pengampunan dan pengurangan hukuman terbanyak sepanjang sejarah.
Keputusan ini diambil untuk memperbaiki hukuman yang dinilai terlalu lama dibandingkan aturan hukum saat ini. Gedung Putih menyatakan bahwa mereka yang mendapatkan pengurangan hukuman adalah korban kebijakan lama yang membedakan hukuman untuk kokain crack dan bubuk serta tambahan hukuman lain yang kini sudah dihapus.
Langkah ini menjadi salah satu pengurangan hukuman terbesar dalam sejarah AS. Selain itu, keputusan ini juga menjawab kritik soal ketidakadilan sistem hukum federal yang lebih banyak berdampak pada komunitas kulit berwarna.
1. Perbaikan hukuman narkoba yang tidak adil
Dilansir dari The Guardian, kebijakan ini dulunya sebagian berasal dari crime bill tahun 1994 yang ia susun sendiri. Meski sempat dikritik, reformasi ini diapresiasi karena membantu banyak orang yang terkena dampaknya.
Direktur eksekutif FWD.us, Zoë Towns, mengatakan bahwa reformasi seperti ini jarang menyentuh mereka yang sudah dihukum.
“Reformasi hukum sering hanya berlaku untuk aturan ke depan, sementara korban ketidakadilan di masa lalu sering dilupakan,” jelasnya.
Upaya ini juga didukung kelompok pembela hak asasi manusia dan pengacara yang selama ini berusaha memperjuangkan kasus-kasus hukuman berlebihan untuk pelanggaran non-kekerasan.
2. Pengampunan besar di akhir masa jabatan
Tradisi memberikan pengampunan dan pengurangan hukuman menjelang akhir jabatan juga dilakukan Biden. Pada Desember 2024, ia mengampuni 39 orang dan mengurangi hukuman hampir 1.500 narapidana lainnya.
“Saya bangga dengan langkah saya memberikan grasi dan akan terus mempertimbangkan pengurangan hukuman serta pengampunan lainnya,” ujar Biden, dikutip dari NPR.
Langkah ini dilakukan sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025. Trump sendiri berjanji akan memberikan pengampunan kepada para pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021.
3. Kontroversi soal pengampunan keluarga
Dilansir dari CNN, di tengah pengurangan hukuman besar-besaran ini, Biden mendapat kritik karena memberikan pengampunan kepada putranya, Hunter Biden. Hunter sebelumnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan kasus senjata api.
Meski menuai kontroversi, pengampunan tersebut tidak mengurangi nilai langkah besar Biden dalam memperbaiki sistem hukum. Banyak pihak menilai bahwa tindakan ini tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan di sistem peradilan AS.
