Kemlu RI Kawal Pengadaan Fomepizole untuk Gagal Ginjal Akut
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dalam menangani penyakit gangguan gagal ginjal akut.
Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kemlu RI, Lintang Paramitasari, menyatakan saat ini Indonesia telah menghubungi dua perusahaan dari Kanada dan Jepang untuk pengadaan obat antidotum fomepizole.
Menurut dokter spesialis anak yang juga Divisi Nefrologi dari RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM), Sudung O Pardede, sebagian pasien yang diberikan obat fomepizole memberi hasil positif. Meskipun ada sejumlah pasien yang tak memberi hasil baik.
1. Jepang akan mengirim hampir 200 vial
Lintang mengatakan, pihak perusahaan Takeda dari Jepang dikabarkan akan mengirim sekitar 100 hingga 200 fomepizole untuk anak-anak Indonesia.
“Kemlu memang telah melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan mitra farmasi Takeda dari Jepang dan Paladin dan Kanada untuk segera memperoleh fomepizole untuk penyakit ini,” kata Lintang, di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Selain itu, Kemlu RI juga kini tengah mengontak beberapa perusahaan mitra dari Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia.
2. Kemlu RI akan terus kawal pengadaan fomepizole
Lintang kembali menegaskan, bahwa Kemlu RI akan terus mengawal pengadaan fomepizole ini dan membantu Kemenkes untuk membuka akses guna mendapatkan obat tersebut.
“Kami juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah Australia yang sudah memberikan 16 vial fomepizole yang telah tiba di Indonesia pada 25 Oktober 2022 kemarin,” ujar Lintang.
3. Setidaknya 153 anak tewas karena kasus gagal ginjal akut
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan kasus gagal ginjal akut yang menewaskan 153 anak disebabkan cemaran obat berbahaya tidak akan terulang lagi.
Kepala BPOM, Penny L lukito, mengatakan pihaknya akan memperkuat jaminan keamanan mutu dan khasiat dari obat yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, sistem tersebut tidak hanya dari BPOM, namun melibatkan berbagai pihak, industri, dan kementerian.
