Lebanon Upayakan Perpanjangan Gencatan Senjata dengan Israel
Lebanon dan Israel akan melanjutkan perundingan di Washington untuk memperpanjang gencatan senjata sebulan, sambil menyiapkan tim negosiasi dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel.
Pemerintah Lebanon menghadapi tekanan dari AS dan Israel untuk melucuti Hizbullah, tetapi keterbatasan militer serta ancaman keamanan membuat langkah itu berisiko memicu krisis domestik baru.
Militer Israel terus melanggar gencatan senjata dengan memperluas zona penyangga di Lebanon selatan, menghancurkan fasilitas publik, dan menyebabkan ribuan korban serta pengungsian massal.
Jakarta, IDN Times - Lebanon dan Israel dijadwalkan akan menggelar perundingan babak kedua di Washington, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (23/4/2026). Beirut saat ini sedang berupaya memperpanjang masa gencatan senjata selama satu bulan ke depan.
Lebanon memerlukan lebih banyak waktu untuk mematangkan tim perunding dan membuka dialog langsung antara kedua negara. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan jeda pertempuran sementara selama sepuluh hari.
1. Lebanon ogah serahkan sejengkal tanah pun ke Israel
Pemerintah Lebanon membawa sejumlah tuntutan dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS tersebut. Mereka mendesak pasukan Israel untuk segera angkat kaki dari seluruh wilayah Lebanon.
Selain itu, Beirut meminta pembebasan para tahanan dan menolak segala bentuk perubahan batas wilayah secara sepihak. Negara tersebut juga membutuhkan bantuan dana untuk membangun kembali berbagai infrastruktur sipil yang hancur lebur.
"Kami sama sekali tidak bisa membiarkan hilangnya satu meter pun tanah kami," kata Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, dilansir Al-Joumhouria.
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Fayez Rasamny mengungkap ada lima belas jembatan di wilayah selatan yang perlu diperbaiki. Perbaikan akses vital di atas Sungai Litani itu diperkirakan akan menelan biaya hingga delapan miliar dolar AS (sekitar Rp137,4 triliun).
2. Pemerintah Lebanon ditekan untuk lucuti senjata Hizbullah
Di tengah upaya diplomasi, pemerintah Lebanon menghadapi tekanan dari AS dan Israel. Kedua negara itu menuntut tentara nasional Lebanon segera turun ke selatan Sungai Litani dan melucuti persenjataan Hizbullah.
Namun, pemerintah Lebanon dinilai tidak memiliki kapasitas militer yang cukup untuk berkonfrontasi langsung dengan Hizbullah. Pemaksaan pelucutan senjata dikhawatirkan hanya akan memicu krisis baru di dalam negeri.
Di sisi lain, Hizbullah menolak seruan untuk menyerahkan senjata sebelum tentara Israel benar-benar mundur dari perbatasan. Nabih Berri, yang merupakan sekutu Hizbullah, memperingatkan bahwa pasukan Israel akan terus menghadapi perlawanan jika masih bertahan di tanah Lebanon.
"Pemerintah Lebanon tidak mampu memaksakan pelucutan senjata. Hizbullah masih memiliki pembenaran untuk mempertahankan senjatanya mengingat ancaman yang terus berlanjut," ujar analis politik Qassem Qassir, dilansir The New Arab.
3. Israel perluas zona penyangga di Lebanon selatan
Gencatan senjata yang ada nyatanya terus dinodai oleh serangkaian pelanggaran harian oleh militer Israel. Mereka berupaya memperluas kendali atas 55 desa demi menciptakan zona penyangga yang disebut Garis Kuning.
Pasukan Israel bahkan baru saja meledakkan sebuah sekolah negeri di kota Khiam hingga rata dengan tanah. Serangan serupa juga telah menghancurkan seluruh bangunan di kota perbatasan penting seperti Bint Jbeil.
Lebih dari 2 ribu warga tewas dan 7.500 lainnya terluka parah sejak awal Maret lalu. Serangan Israel juga memaksa lebih dari satu juta warga sipil mengungsi dari rumah mereka.
Penghancuran fasilitas publik semakin mempersulit para pengungsi untuk kembali ke kampung halaman. Selain itu, provokasi militer dikhawatirkan akan terus mengancam negosiasi damai yang sedang berlangsung.
