Malaysia Tegaskan Tak Bakal Tunduk pada Tekanan AS soal Israel

Anwar Ibrahim membantah tuduhan bahwa kebijakan larangan masuk bagi warga Israel melanggar hukum internasional. Ia menjelaskan bahwa aturan ini sudah berlaku selama puluhan tahun dan murni didasarkan pada kewarganegaraan, bukan agama.

"Saya perlu menanggapi beberapa anggota parlemen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak negara lain," kata Anwar Ibrahim, dikutip dari Malay Mail.

Anwar menegaskan kebijakan ini sejalan dengan komitmen Malaysia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain itu, setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan aturan imigrasinya demi kepentingan nasional.

Delapan anggota Kongres AS telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Mereka meminta pemerintah AS meninjau kembali kerja sama keamanan dan ekonomi, serta menghentikan program bantuan pendidikan militer untuk personel Malaysia.

"Sikap Malaysia yang tidak mengakui Israel sudah meresahkan. Namun, tindakan kepala pemerintahan yang menyatakan akan mengusir warga dari negara sekutu kami hanya berdasarkan kebangsaannya jelas tidak dapat diterima," kata Anggota Kongres Greg Landsman, dikutip dari Sinar Daily.

Surat tersebut dikirim sebagai respons atas langkah tegas Malaysia dalam menegakkan aturan imigrasi terhadap warga Israel. Meski ditekan, pemerintah Malaysia tetap teguh pada posisinya.

Ketegangan diplomatik ini bermula setelah pemerintah Malaysia menegaskan akan mendeportasi warga negara Israel yang berada di wilayahnya. Di Johor, pemerintah daerah bahkan menyelidiki Network School di Forest City menyusul laporan keberadaan warga asing berpaspor Israel.

"Kami sedang menyelidiki hal ini. Jika terbukti ada warga negara Israel, mereka akan segera dideportasi karena kami tidak mengakui negara tersebut," tegas Anwar Ibrahim.

Pemerintah memastikan penegakan aturan imigrasi ini dilakukan secara terukur sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan ini juga dipastikan tidak akan memengaruhi kegiatan perdagangan maupun investasi asing yang sah di Malaysia.