Menlu AS: Donald Trump Hanya Omon-omon soal Ambil Alih Greenland
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, menepis pernyataan Presiden terpilih Donald Trump soal ambil alih Greenland.
Pada Rabu (8/1/2025), Blinken mengatakan bahwa ambisi pemimpin yang akan segera dilantik itu tidak akan terjadi dan pernyataannya tidak lebih dari sekadar kata-kata.
Trump pekan lalu menyatakan kembali minatnya untuk mengambil kendali Greenland yang merupakan wilayah otonom Denmark. Dia menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil kendali atas pulau Arktik yang luas tersebut. Trump beralasan bahwa AS membutuhkan pulau tersebut untuk alasan keamanan nasional.
"Gagasan yang diungkapkan mengenai Greenland jelas bukan ide yang bagus, tapi mungkin yang lebih penting, hal ini jelas tidak akan terjadi, jadi kami mungkin tidak perlu membuang banyak waktu untuk membicarakannya," ungkap Blinken dikutip dari Associated Press.
1. Isyarat kebijakan luar negeri Donald Trump
Trump akan dilantik menjadi presiden AS pada 20 Januari mendatang. Calon pemimpin itu menolak mengesampingkan tindakan militer atau ekonomi sebagai bagian dari keinginannya, agar Washington mengambil kembali kendali atas Terusan Panama dan melontarkan gagasan untuk mengubah Kanada menjadi negara bagian AS.
Pada 2019, Trump menunda kunjungannya ke Denmark setelah Perdana Menteri Mette Frederiksen menolak gagasan Washington membeli Greenland. Trump telah mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan menerapkan kebijakan luar negeri yang tidak terikat oleh basa-basi diplomatik.
Dilansir Reuters, Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 yang sekarang menjadi wilayah semi-daulat. Wilayah itu memiliki kepentingan strategis bagi militer AS dan sistem peringatan dini rudal balistiknya. Hal itu dikarenakan rute terpendek dari Eropa ke Amerika Utara adalah melewati pulau Arktik tersebut.
2. Respons para pemimpin Eropa
Frederiksen mengatakan bahwa dirinya tidak yakin AS akan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk mengamankan kendali atas Greenland. Pemimpin Denmark itu telah menyerukan perilaku Washington agar menghormati rakyat pulau Arktik tersebut.
Menteri Luar Negeri, Lars Lokke Rasmussen, mengatakan bahwa Greenland mungkin akan merdeka jika penduduknya menginginkannya. Namun, dia menyebut kecil kemungkinannya untuk menjadi negara bagian AS.
Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku di setiap negara tidak peduli seberapa kuatnya negara tersebut. Scholz menyebut perbatasan tidak boleh dipindahkan dengan paksa.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, juga mengecilkan kemungkinan pasukan AS dikerahkan untuk melawan Denmark. Namun, Barrot tetap memperingatkan bahwa Eropa harus bersiap menghadapi gejolak di masa depan, seiring dengan kekuatan negara-negara lain yang memberikan pengaruhnya.
3. Tim Biden telah siapkan transisi kepemimpinan Donald Trump
Blinken mengatakan, pemerintahan Biden beroperasi dengan keyakinan bahwa AS lebih kuat, efektif, dan mendapatkan hasil yang lebih baik ketika bekerja sama dengan sekutunya. Hal tersebut tidak akan dicapai jika pihaknya melakukan hal-hal yang justru dapat mengasingkan mereka.
Dia berargumen bahwa tim Biden yang akan segera lengser telah menyiapkan tim Trump yang akan datang untuk mencapai kesuksesan secara global. Itu mencakup negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan di Gaza hingga meningkatkan posisi presiden terpilih itu dalam potensi negosiasi mengenai Ukraina.
"Ada begitu banyak hal yang terjadi secara real-time sehingga saya ingin memastikan pemerintahan yang akan datang siap sepenuhnya untuk terlibat sejak hari pertama," kata Blinken, mengutip Bloomberg.
"Kami memberikan banyak peluang, inisiatif, pekerjaan positif, dan jika pemerintahan berikutnya memilih untuk meneruskannya, saya pikir itu jelas merupakan kepentingan AS," sambungnya.
