Menlu Sugiono Bahas Perjanjian Ekonomi dengan Dubes Chile
- Menlu RI dan Dubes Chile bahas pentingnya perundingan CEPA
- Perkuat kerja sama bilateral dalam ekonomi, perdagangan, dan bidang lain
- Dubes Chile dukung Indonesia masuk OECD dan CPTPP
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Sugiono menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Chile, Mario Ignacio Artaza pada Selasa, 11 Maret 2025. Keduanya membahas pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan perdagangan.
1. Indonesia-Chile rayakan 60 tahun hubungan bilateral
Indonesia dan Chile tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini. Selain di bidang ekonomi, kedua pihak juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang lain seperti kerja sama kota kembar (sister city).
Ada juga kerja sama pelatihan angkatan laut, hingga peningkatan interaksi antar masyarakat kedua negara, seperti diungkapkan Kemlu dalam siaran pers, Rabu (12/3).
2. Dorong kerja sama di bidang hilirisasi mineral kritis
Pada pertemuan, Menlu Sugiono juga mendorong kerja sama RI-Chile dalam bidang hilirisasi mineral kritis. Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Dubes Artaza menyambut baik tawaran kerja sama tersebut dan lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra penting Chile di Asia.
3. Chile dukung Indonesia masuk OECD
Dalam kesempatan ini, Dubes Artaza menyampaikan dukungan kepada Indonesia dalam proses aksesi ke OECD dan CPTPP. Ia juga mengharapkan kolaborasi yang lebih strategis antara kedua negara ke depannya.
Indonesia telah menjadi Mitra Utama OECD sejak 2007 bersama Brasil, China, India, dan Afrika Selatan, dan menjadi negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara pada Februari 2024.
Dikutip dari situs resmi OECD, kerja sama OECD dengan Indonesia telah berkembang secara signifikan dengan partisipasi Indonesia di 11 badan OECD dan mematuhi 15 instrumen hukum OECD, serta pembukaan Kantor OECD di Jakarta pada 2015.
"Kerja sama akan semakin intensif dengan proses aksesi di bidang-bidang utama seperti survei ekonomi, investasi, antikorupsi, tata kelola publik, dan lingkungan," pungkas mereka.
