Partai Eks Presiden Korsel Minta Maaf soal Darurat Militer

Kim menekankan bahwa dia tidak mendukung darurat militer dan tidak akan menyetujuinya, bahkan jika ia hadir pada pertemuan kabinet, tempat keputusan itu dibuat. Kim berjanji apabila ia terpilih, ia tidak akan menggunakan darurat militer. Ia percaya demokrasi harus dimajukan melalui dialog, persuasi, dan kerja sama lintas partai.

Mantan menteri tenaga kerja itu juga membahas kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pemilik usaha kecil. Ia mencatat, ketidakpastian politik atas kegagalan penerapan darurat militer telah berdampak negatif pada perekonomian.

Tindakan Kim tersebut dipandang sebagai langkah untuk merayu para pemilih, serta upaya memulihkan kepercayaan publik menjelang pemilihan presiden pada 3 Juni mendatang. 

Ini bukan pertama kalinya seorang anggota PPP meminta maaf atas insiden darurat militer tersebut. Sebelumnya, mantan anggota parlemen yang ditunjuk sebagai ketua komite darurat PPP, Kim Yong-tae, juga menyatakan penyesalannya atas situasi itu.

Permintaan maaf tersebut muncul di tengah diskusi internal yang sedang berlangsung di dalam PPP mengenai sikap mereka terhadap tindakan mantan presiden itu. Di sisi lain, seruan dalam blok konservatif tersebut agar Yoon meninggalkan PPP telah muncul kembali dalam beberapa hari terakhir. 

"Saya akan bertemu dengan Yoon secepatnya dan meminta dia untuk mengambil keputusan demi partai dan kemenangan dalam pemilihan presiden," kata Kim Yong-tae dalam jumpa pers di Majelis Nasional di Seoul.

Kim menambahkan bahwa ia yakin Yoon akan membuat keputusan yang rasional. Sebelumnya, ia mengatakan akan menghormati keputusan presiden, mengenai kemungkinan keluarnya Yoon dari partai, dikutip dari Korea Herald.

Sementara itu, Yoon belum membuat pengumuman resmi apapun terkait masalah kemungkinan keluarnya dia dari partai. Pada 14 Mei 2025, Kookmin Ilbo melaporkan bahwa 'Yoon telah menyatakan kesediannya untuk meninggalkan partai, jika Kim Moon-soo menginginkannya'.

Para politisi PPP berharap, dengan memutus hubungan dengan Yoon dapat secara efektif menarik pemilih. Meski demikian, perpecahan internal partai dan ketidakpercayaan publik yang masih ada menimbulkan tantangan besar terhadap stabilitas politik dan prospeknya dalam pemilihan umum. Kandidat presiden dari Partai Reformasi Baru, Lee Jun-seok, menyuarakan keraguan terhadap pernyataan tersebut.

Korsel mengalami kekacauan politik setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang hanya berlangsung selama enam jam sebelum dibatalkan oleh Majelis Nasional. Deklarasi tersebut memicu protes yang meluas dan mosi pemakzulan terhadap Yoon.