PBB Akhirnya Lanjutkan Pengiriman Bantuan ke Zona Pemberontak Suriah
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah barat laut, wilayah yang dikuasai pemberontak. Damaskus akhirnya melonggarkan syarat-syarat masuknya bantuan usai membuat pengiriman terhenti selama beberapa minggu.
Untuk diketahui, bantuan yang dikirim dari Turki melalui penyeberangan Bab al-Hawa dihentikan pada Juli. Ini karena anggota Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati soal perpanjangan operasi tersebut. Kemudian, Suriah memberikan persyaratan sepihak tetapi ditolak PBB.
1. Suriah izinkan PBB kirim bantuan lewat Bab al-Hawa selama 6 bulan
Dilansir Reuters, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Farhan Haq mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan Suriah soal izin akses penyebrangan Bab al-Hawa selama enam bulan.
Barat laut merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Presiden Suriah Bashar al-Assad. Terdapat jutaan warga di sana yang membutuhkan bantuan PBB, khususnya yang terdampak perang sipil selama 12 tahun.
Pada Juli, Suriah menetapkan beberapa syarat termasuk melarang PBB terlibat dengan organisasi teroris di wilayah yang dikuasai pemberontak.
Damaskus juga membatasi pihak-pihak yang boleh mengawasi dan memfasilitasi pengiriman bantuan ke beberapa LSM di Suriah, seperti Bulan Sabit Merah Arab Suriah (SARC) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
2. PBB ambil alih mandat LSM Suriah untuk bantuan di barat laut
Pada 5 Agustus, Koordinator bantuan darurat PBB Martin Griffiths mengirim surat kepada Duta Besar Suriah untuk PBB Bassam Sabbagh. Disebutkan bahwa PBB mungkin perlu terlibat bersama aktor yang berbeda ketika melakukan operasi bantuan.
Lebih lanjut, PBB menyebut kantornya yang memegang mandat untuk mengawasi operasi di Suriah barat laut, bukan ICRC dan SARC. Sebab, kehadiran mereka di wilayah itu tidak cukup untuk mengambil alih distribusi bantuan kemanusiaan.
Pada 6 Agustus, Sabbagh berterima kasih kepada Griffiths atas klarifikasi soal beberapa modalitas operasional yang penting. Sabbagh menambahkan, Suriah menantikan keterlibatan ICRC dan SARC ketika situasinya memungkinkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal kondisi yang terjadi pada sebelumnya, mengutip The Guardian.
3. IRC khawatir atas kesepakatan PBB dan Suriah
Melansir Deutsche Welle, Komite Penyelamatan Internasional (IRC) mengaku prihatin atas kurangnya mandat Dewan Keamanan soal kesepakatan PBB-Suriah. Menurutnya, kesepakatan itu akan berpengaruh terhadap operasi LSM di Suriah.
"Kami khawatir bahwa penghapusan kepastian dan keamanan yang diberikan oleh otorisasi Dewan Keamanan akan berdampak pada kemampuan organisasi kemanusiaan, dan khususnya LSM Suriah, untuk beroperasi secara efektif," ujar LSM itu.
Padahal, IRC menilai, mandat seperti itu penting untuk memberikan jaminan kepada penduduk lokal, bahwa pengiriman bantuan didukung dan dilindungi oleh masyarakat internasional.
