PBB Desak Siprus dan Siprus Utara Lanjutkan Negosiasi Perdamaian

Dewan Keamanan PBB menyerukan perdamaian di Siprus, setelah Maria Angela Holguin Cuellar ditetapkan sebagai perwakilan PBB baru di Siprus. Ia pun berencana untuk mengajak kedua pihak melanjutkan negosiasi yang ditangguhkan. 

"Resolusi soal status quo tidak akan berkelanjutan yang berarti situasi di lapangan tidaklah statis dan kurangnya persetujuan ke depan akan menimbulkan tensi politik dan mengasingkan kedua komunitas, serta berpotensi tidak dapat dikembalikan," ungkap DK PBB, dikutip Associated Press.

"Kami menyerukan kepada kedua pemimpin Siprus untuk memperbaiki situasi dan bersedia melanjutkan negosiasi dalam mengamankan seluruh penduduk," tambahnya. 

DK PBB juga menyerukan agar kedua belah pihak meningkatkan kontak dan kerja sama antar-komunitas dan mendukung inisiatif penyatuan dari masyarakat ke masyarakat, serta menghindari aksi hingga komentar pedas.  

Holguin Cuellar mengungkapkan bahwa ia akan menerapkan negosiasi seperti yang dilakukan ketika membantu mengakhiri konflik di negaranya, Kolombia. Ia pun berencana mengenali perpecahan antaretnis di Siprus. 

"Saya masuk dalam tim yang berhasil mencapai kesepakatan damai di Kolombia antara pemerintah dan FARC. Saya pikir, saya akan berkolaborasi dan bekerja yang terbaik untuk menghasilkan sebuah hasil baik bagi Siprus," ujarnya. 

Holguin sebelumnya pernah menjabat sebagai diplomat Kolombia pada 2010-2018 dan sempat menjadi representatif Kolombia di PBB pada 2004-2006. Kedatangannya ini merupakan yang pertama kali berkunjung setelah ditunjuk pada awal Januari. 

Selain berkunjung ke Siprus, ia direncanakan akan bertemu dengan Presiden TRNC Ersin Tatar. Ia juga sudah menghubungi organisasi perempuan dan organisasi sipil lainnya dalam beberapa hari ke depan. 

Turki menyatakan dukungan penuh terhadap TRNC yang menolak keputusan Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Siprus (UNFICYP) selama setahun. 

"Berbeda dengan praktik yang diterapkan oleh PBB, keinginan TRNC adalah tidak adanya perpanjangan mandat Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Siprus," ungkap Kemlu Turki, dilansir TRT World. 

"Kami dapat menggunakan momen ini untuk meningkatkan perhatian kepada fakta bahwa UNFICYP dapat melanjutkan aktivitasnya di dalam teritori TRNC karena kebaikan dan harga diri dari pemerintah TRNC," sambungnya. 

Pemerintah TRNC mengatakan bahwa keputusan Dewan Keamanan PBB telah mengulangi kesalahan di masa lalu. Pihaknya menganggap bahwa pasukan penjaga perdamaian gagal memperlakukan warga Turki dan Yunani secara seimbang.