Siprus Protes Pejabatnya Dilarang Masuki Negara Rusia
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Siprus, pada Jumat (18/1/2024), mengatakan keputusan Rusia untuk melarang masuk tiga pejabatnya akan memperburuk relasi kedua negara. Tindakan ini dilakukan setelah Moskow tidak menerima pengusiran jurnalis Alexander Gasyuk dari Siprus.
Sejak perang Rusia-Ukraina, Siprus menjadi tempat warga Rusia menghindari sanksi Barat. Pada April 2023, Nikosia bersedia menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu yang ketahuan membantu atau punya kaitan dengan oligarki Rusia.
Publik Siprus terbagi menjadi dua kubu terkait perang Rusia-Ukraina. Pasalnya, negara di Mediterania itu menjadi rumah bagi 18 ribu etnis minoritas Rusia dan menampung 10 ribu pengungsi Ukraina.
1. Siprus klaim pejabat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik
Juru bicara pemerintah Siprus, Konstantinos Letymbiotis, mengatakan tiga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang dilarang masuk itu hanya melakukan tugasnya hariannya.
"Ketiga pejabat tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan seperti yang sudah seharusnya. Mereka hanyalah mengikuti aturan yang berlaku di Siprus. Sampai saat ini, komunikasi dengan Federasi Rusia akan dilanjutkan lewat jalur diplomatik," terangnya, dikutip Cyprus Mail.
Ia pun menolak pernyataan dari Rusia, yang menyebut Siprus memberikan perlakuan buruk terhadap jurnalis Rusia, Alexander Gasyuk, ketika ditangkap pada Oktober lalu. Gasyuk juga mengatakan izin tinggal permanennya sudah dicabut dan kemudian dideportasi dari Siprus.
Moskow menekankan bahwa Siprus terlibat langsung dalam provokasi terhadap Rusia. Bahkan, juru bicara Kemlu Rusia Maria Zakharova menuding pengusiran Gasyuk adalah upaya Barat untuk mendapat informasi alternatif.
2. Perusahaan Rusia berencana pindah dari Siprus
Ketegangan kedua pihak berdampak pada rencana 10 perusahaan besar Rusia untuk meninggalkan negara pulau tersebut. Keputusan ini atas anjuran pemerintah Rusia yang memasukkan Siprus dalam negara tidak bersahabat usai memberlakukan sanksi.
Dilansir Ukrinform, alasan utama perusahaan Rusia adalah semakin meluasnya sanksi kepada Rusia di tengah invasi Ukraina. Alhasil, perusahaan tersebut semakin terdesak lantaran sulit melakukan transaksi dengan anak perusahaan dan perusahaan induk.
Sejumlah perusahaan sudah mendaftar izin di Kazakhstan dan Uni Emirat Arab, serta beberapa negara lainnya yang tidak masuk dalam daftar negara yang tidak bersahabat dengan Rusia. Selain itu, beberapa perusahaan juga berencana pindah ke Kaliningrad.
Siprus sudah melangsungkan penyelidikan terhadap langkah oligarki Rusia untuk memanfaatkan individu maupun perusahaan di negaranya, dalam upaya menghindari sanksi Barat. Sejak Desember, FBI sudah ikut membantu investigasi di Siprus.
3. Ukraina apresiasi Siprus atas perluasan sanksi kepada Rusia
Duta Besar Ukraina di Nikosia Ruslan Nimchynskyi mangapresiasi keputusan Siprus untuk memperluas sanksi kepada Rusia. Ia pun berharap agar Siprus bersedia memutus hubungan bisnis dengan Rusia.
"Siprus bersedia mengikuti anjuran dari Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ke Moskow atas invasi Ukraina. Ini adalah wujud bahwa Siprus mendukung dan berkontribusi meningkatkan tekanan terhadap Rusia yang sangat penting," ujarnya, dilansir Reuters.
"Indikator kunci terpenting adalah Siprus mendukung dan menerapkan sanksi internasional serta pembatasan terhadap Rusia yang diberlakukan UE. Ini adalah langkah positif karena Siprus belum pernah menerapkan sanksi ketetat ini," sambungnya.
Siprus sudah menunjukkan dukungannya terhadap Ukraina di tengah invasi dengan menampung 20 ribu pengungsi asal Ukraina. Selain itu bersedia melatih tentara Ukraina dalam menjinakkan ranjau.
