Pengadilan Korsel Tolak Gugatan Asosiasi Medis soal Kuota Mahasiswa FK
Jakarta, IDN Times - Pengadilan Korea Selatan (Korsel) menolak gugatan asosiasi medis untuk menangguhkan rencana pemerintah menambah kuota mahasiswa baru fakultas kedokteran (FK) secara nasional.
Pengadilan Tinggi Seoul mengatakan pada Kamis (16/5/2024), pihaknya menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah dan menolak gugatan tersebut, dilansir The Straits Times.
Dengan adanya keputusan itu, pemerintah akan mulai menyelesaikan rencana penambahan kuota. Dikatakan, bahwa penambahan ini merupakan yang pertama kalinya dalam 27 tahun dan pemerintah mengklaim bahwa hal itu guna meningkatkan kualitas layanan medis bagi penduduk yang menua dengan cepat di Korsel.
1. Bagaimana isi keputusan Pengadilan Tinggi Seoul?
Pengadilan banding menolak gugatan yang diajukan oleh sektor medis karena pihak-pihak yang mengajukannya dianggap 'tidak memenuhi syarat' untuk permintaan tersebut. Hal ini juga menguatkan keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Administratif Seoul pada sidang pertama.
Dalam putusannya, profesor kedokteran, dokter junior, dan calon mahasiswa kedokteran dianggap sebagai pihak ketiga, dan bukan pihak langsung dalam penyelesaian kasus ini.
Meski begitu, pengadilan memandang bahwa mahasiswa kedokteran 'memenuhi syarat untuk menjadi penggugat' dan menjelaskan bahwa mereka memiliki kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Namun, pengadilan menolak permintaan tersebut karena dampak signifikan yang dapat ditimbulkannya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Keputusan pada Kamis ini datang setelah akhir bulan lalu pengadilan meminta pemerintah menyerahkan bukti dan dokumen terkait, yang mendukung kenaikan kuota pada 10 Mei sambil meninjau gugatan dari asosiasi medis untuk menghentikan rencana penambahan kuota mahasiswa FK.
Korea Herald melaporkan, pemerintah menyerahkan 49 dokumen dan bukti. Ini termasuk notulensi dan transkrip rapat komite ahli di bawah Komite Pertimbangan Kebijakan Kesehatan dan Medis, serta sumber informasi yang digunakan untuk memutuskan penambahan sebanyak 2 ribu kursi.
Asosiasi Medis Korea (Korean Medical Association/KMA) terus mengklaim bahwa kenaikan kuota tidak ditentukan berdasarkan alasan ilmiah dan hal itu akan menyebabkan kemerosotan pendidikan, serta runtuhnya sistem medis yang dianggap baik di negara itu.
2. Pemerintah Korsel akan lanjutkan rencana penambahan kuota
Menanggapi keputusan pengadilan, Perdana Menteri Korsel Han Duck-soo mengatakan, pemerintah akan segera menyelesaikan prosedur terkait untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025, sehingga tidak ada lagi kebingungan yang akan muncul.
"Masalah utama masih tetap ada, namun keputusan hari ini memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk melanjutkan rencana perluasan yang telah didorong (selama berbulan-bulan), (yang memungkinkannya untuk) mengatasi rintangan tersebut," kata Han dalam pidato publik yang disiarkan di televisi.
"Sesuai dengan jadwal semula, kami akan secara aktif mendukung persetujuan rencana penerimaan mahasiswa baru oleh Dewan Pendidikan Universitas Korea pada akhir Mei, bersamaan dengan pengumuman kuota penerimaan mahasiswa baru di setiap universitas," sambungnya.
Keputusan ini diambil ketika sekolah kedokteran akan memutuskan kuota penerimaan mereka untuk tahun akademik 2025 yang semakin dekat.
Han menegaskan, pemerintah akan mempercepat proses revisi peraturan universitas dan menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru untuk setiap universitas. Pihaknya juga mengimbau perguruan tinggi yang masih merevisi peraturan atau memerlukan pertimbangan ulang, untuk segera memenuhi prosedur yang diperlukan sesuai dengan kewajiban hukum.
3. Asosiasi Medis Korea berencana mengajukan banding
Meski masih ada prosedur hukum yang tersisa, seperti kemungkinan banding ke Mahkamah Agung dan persidangan utama, jadwal yang ada menunjukkan bahwa untuk mencapai kesimpulan pada akhir bulan ini akan menjadi tantangan tersendiri. Sebabnya, pedoman penerimaan mahasiswa baru akan diselesaikan dan diumumkan.
Sementara itu, menyusul keputusan Pengadilan Tinggi, perwakilan hukum asosiasi medis, mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan mendesak agar keputusan diambil secepatnya, dikutip dari KBS World.
Rencana pemerintah untuk menambah 2 ribu kursi per tahun di sekolah kedokteran dari yang saat ini 3.058 kursi, telah memicu pemogokan dokter sehingga membebani sistem layanan kesehatan. Pemogokan ini akan memasuki bulan keempat pada pekan depan karena para dokter menolak untuk kembali bekerja, kecuali pemerintah membatalkan rencana tersebut.
