Penyelundupan Korea Utara, Lusinan Kapal dan Perusahaan Masuk Daftar Hitam
PBB melalui Dewan Keamanannya pada hari Jumat (30/03.2018), memasukkan beberapa lusin daftar perusahaan dan kapal yang dianggap terlibat dalam penyelundupan minyak dan batu bara ilegal dari Korea Utara. Sekitar 21 perusahaan perkapalan dimana 5 diantaranya berada di Tiongkok, 15 kapal Korea Utara, dan 12 kapal non-Korea Utara, semuanya dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB, seperti yang dilansir dari Reuters dan The Guardian.
1. 21 Perusahaan perkapalan dan lusinan kapal Korut maupun non Korut masuk daftar hitam PBB
Perkembangan masalah penyelundupan komoditas ilegal dari Korea Utara maupun sebaliknya, cukup membuat Dewan Keamanan PBB naik darah. Meski PBB sudah menetapkan larangan ekspor komoditas alam Korut seperti minyak bumi dan batu bara, masih saja sering ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara bersama negara lainnya secara diam-diam.
Melihat seringnya pelanggaran yang terjadi, PBB melalui Dewan Keamanannya mengeluarkan daftar hitam terhadap perusahan perkapalan dan kapal-kapal yang dianggap terlibat penyulundupan tersebut. Setidaknya 21 perusahaan perkapalan yang 5 diantaranya berasal dari Tiongkok, 15 kapal Korea Utara, 12 kapal non Korea Utara, dan satu warga negara Taiwan masuk dalam daftar hitam.
Semua 21 perusahaan kapal dari Tiongkok, Singapura, Kepulauan Marshall, Panama dan Samoa, termasuk dalam daftar hitam PBB sehingga seluruh aset mereka telah dibekukan. 12 kapal non Korea Utara, mendapat larangan untuk berlabuh di seluruh pelabuhan dunia dan harus segera di deregistrasi.
Sedangkan 15 kapal Korea Utara yang masuk dalam daftar hitam akan dikenai pembekuan aset, dan 13 diantaranya juga mendapat larangan berlabuh di seluruh pelabuhan dunia. Warga Taiwan, Tsang Yung Yuan, dituduh menjadi broker utama yang mengkoordinir eksportir batu bara dan minyak Korut ke negara ketiga, dan karena hal itu PBB membekukan semua aset serta memberikan pelarangan bepergian untuknya.
2. Amerika Serikat mencoba untuk mematikan penyelundupan ilegal komoditas Korea Utara
Komite Dewan Sanksi Korea Utara yang merupakan lembaga bentukan Dewan Keamanan PBB, mendapat permintaan dari Pemerintah Amerika Serikat untuk memasukkan beberapa perusahaan perkapalan dan kapal yang terlibat penyelundupan Korea Utara ke dalam 'daftar hitam'.
Pada awalnya AS meminta 33 kapal, 27 perusahaan perkapalan, dan seorang warga negara Taiwan untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam. Ternyata setelah diskusi dan perundingan panjang, Dewan Keamanan PBB hanya memasukkan 21 perusahaan, 27 kapal, serta warga negara Taiwan ke daftar hitam PBB.
Usaha ini dilakukan Amerika Serikat untuk membuat jera kekuatan ekonomi Korea Utara, dan lambat laun menghancurkan program nuklir mereka yang sangat dikhawatirkan. Uji coba rudal balistik dan nuklir Korea Utara selalu menjadi target utama AS untuk mengantisipasi kemandirian Korut dalam memanufaktur senjata nuklir.
3. Apakah akan mempengaruhi pertemuan khusus Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat?
Keputusan Dewan Keamanan PBB dianggap akan memicu sebuah reaksi yang mempengaruhi pertemuan pimpinan Korea Utara Kim Jong Un, Pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dilaksanakannya keputusan PBB secara langsung, mendorong situasi hubungan menjadi berubah drastis apabila Korea Utara menganggap hal itu serius.
Perubahan situasi nantinya membuat pertemuan yang sudah didamba-dambakan banyak orang dan berpotensi menyelamatkan dunia dari perang nuklir, hilang begitu saja karena lepasnya kepercayaan Korut. Menurut Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, keputusan itu (daftar hitam PBB) sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk melemahkan, bahkan menutup penyulundupan ilegal komoditas Korea Utara.
Dilihat ke depannya, bagaimana Korea Utara menanggapi daftar hitam PBB akan ikut menentukan nasib perkembangan serta pemulihan hubungan Korea Utara bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta menjamin kestabilan keamanan global.
