PM Spanyol Pertimbangkan Akan Ampuni Separatis Catalan

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dengan Partai Pekerja Sosialis Spanyol (PSOE) mencapai kesepakatan dengan separatis Catalan, Partai Junts (Bersama), pada Kamis (9/11/2023). Kesepakatan itu memungkinkan Sanchez membentuk pemerintahan dan memperoleh masa jabatan berikutnya.
Dalam kesepakatan itu, Sanchez mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan memberikan amnesti kepada mereka yang terlibat referendum ilegal untuk kemerdekaan Catalonia pada 2017. Namun, RUU itu memicu protes dalam beberapa hari pada pekan ini.
1. Partai Sosialis butuh partai Catalan untuk membentuk pemerintahan di Spanyol

Santos Cerdan, sekretaris organisasi PSOE, mengatakan kesepakatan itu menghasilkan peluang bersejarah untuk menyelesaikan konflik yang hanya dapat diselesaikan secara politik.
Dia mengatakan, RUU akan diajukan ke parlemen, dan menambahkan pemerintahan baru akan menawarkan alternatif progresif terhadap aliansi antara Partai Rakyat (PP) yang konservatif dan partai sayap kanan Vox.
“Tujuan kami adalah membuka jalan bagi badan legislatif yang memungkinkan kita maju dan membangun masyarakat terbuka dan modern serta negara yang lebih baik. Kami ingin mengkonsolidasikan kemajuan yang telah kami peroleh dan tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan," kata Cerdan, dilansir The Guardian.
Kesepakatan tercapai setelah berbulan-bulan ketidakpastian yang disebabkan oleh pemilu cepat yang tidak menghasilkan kemenangan mayoritas bagi salah satu partai. PP mengalahkan PSOE dengan selisih tipis, tapi gagal mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan bersama Vox.
Alhasil, memberikan jalan bagi PSOE dan sekutunya dalam aliansi sayap kiri Sumar untuk membentuk pemerintahan.
Untuk membentuk pemerintahan baru, PSOE perlu mendapatkan dukungan parlemen. Untuk itu, Sanchez terpaksa mengandalkan dukungan dari partai-partai kecil, termasuk dua partai utama yang mendukung kemerdekaan Catalonia, yaitu Partai Kiri Republik Catalonia (ERC) dan Junts.
2. RUU mengenai amnesti memicu protes

Dilansir France 24, ribuan orang melakukan demo menentang RUU yang baru diajukan. Pada Senin malam, beberapa ribu demonstran berkumpul di luar markas besar Partai Pekerja Sosialis Spanyol (PSOE) di Madrid, Barcelona, dan Valencia.
Pihak berwenang memperkirakan, hampir 7 ribu orang berkumpul dalam unjuk rasa pada Selasa. Demonstran membawa plakat bertuliskan kata-kata "Tidak untuk amnesti" dan "Spanyol tidak membayar pengkhianat".
Dalam protes pada Selasa malam, Sebanyak 39 orang, termasuk 30 polisi, terluka akibat protes di luar markas PSOE di Madrid. Demonstrasi dihadiri oleh anggota Vox dan kelompok fasis dan neo-fasis, menyebabkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru-hara, yang membalas dengan gas air mata dan pentungan.
Pada Sabtu, Alberto Nunez Feijoo, ketua oposisi PP yang konservatif, mengatakan bahwa menukar suara untuk impunitas adalah bentuk korupsi. Dia berjanji dalam unjuk rasa di Valencia sehari kemudian bahwa pihaknya akan membela Spanyol.
Pposisi menuduh Sanchez, yang pernah menentang amnesti, bersedia melakukan apa pun agar bisa tetap berkuasa. Sanchez mengkritik yang dilakukan para pengunjuk rasa dan mengatakan perilaku mereka menyerang demokrasi.
3. Pengadilan menyelidiki separatis Catalonia

Pada Senin, upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Junts mengalami kemunduran setelah hakim di pengadilan pidana tertinggi Spanyol mengumumkan penyelidikan terhadap Carles Puigdemont, pemimpin Junts, dan kelompok separatis lainnya. Mereka diselidiki sebagai bagian dari investigasi atas tindakan kelompok pro-kemerdekaan yang membuat sebuah platform Tsunami Democratic.
Hakim menuduh Puigdemont telah memainkan peran kepemimpinan dalam platform tersebut, yang mengorganisir gerakan kemerdekaan. Tindakan yang dilakukan seperti menutup jalan dan memblokir bandara Barcelona pada Oktober 2019, yang dapat diklasifikasikan sebagai terorisme. Segala kemungkinan tuduhan terorisme tidak akan tercakup dalam amnesti.
Tim hukum dan penasihat Puigdemont telah menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari tindakan hukum yang dilakukan terhadap mantan presiden regional.
Perjanjian yang ditandatangani oleh PSOE dan Junts mengatakan amnesti yang diusulkan harus mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan peraturan hukum dan yudisialisasi politik. Undang-undang itu juga harus mencakup semua orang yang menghadapi tuntutan hukum atas referendum kemerdekaan simbolis pada 2014 dan 2017.