Protes Meletus di AS Pascaserangan Militer di Venezuela
- Maduro dan istrinya hadapi tuduhan penyelundupan narkoba di pengadilan New York
- Presiden AS, Donald Trump, mengatakan Washington akan mengambil alih pemerintahan Venezuela hingga berlangsungnya proses transisi kekuasaan yang aman.
- Rusia, Iran, Brazil dan sejumlah negara lainnya turut mengecam serangan AS sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
- AS dituduh lancarkan perang demi mencuri minyak Venezuela
- Operasi militer AS merupakan eskalasi yang keterlaluan dalam kampanye pembunuhan di perairan internasional dan aksi pembajakan yang menargetkan kapal-kapal sipil yang berdagang dengan Venezuela.
Jakarta, IDN Times - Protes darurat antiperang dijadwalkan berlangsung di lebih dari 100 kota di Amerika Serikat (AS), menyusul serangan militer Washington di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Penyelenggara demonstrasi, The People's Forum dan ANSWER Coalition, mengatakan aksi protes digelar di sejumlah kota besar, seperti Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphia, Seattle, dan Washington, D.C., serta puluhan komunitas yang lebih kecil di seluruh negeri pada Sabtu (3/1/2025). Aksi utama berlangsung di New York, di mana ratusan orang berkumpul di Times Square pukul 14.00 waktu setempat, sambil membawa poster dan meneriakkan slogan antiperang.
Demonstrasi tambahan juga direncanakan diadakan pada Minggu (4/1/2025) di sejumlah kota seperti Detroit, Austin, Nashville, dan New Orleans, dilansir dari Newsweek.
1. Maduro dan istrinya hadapi tuduhan penyelundupan narkoba di pengadilan New York
Maduro dan istrinya dilaporkan telah tiba di New York usai ditangkap oleh pasukan AS dalam operasi militer berskala besar yang menyasar ibu kota Venezuela, Caracas, dan sejumlah wilayah lainnya. Keduanya menghadapi tuduhan penyelundupan narkoba.
Presiden AS, Donald Trump, mengatakan Washington akan mengambil alih pemerintahan Venezuela hingga berlangsungnya proses transisi kekuasaan yang aman. Ia juga menambahkan bahwa AS akan sangat terlibat dalam industri minyak negara itu.
Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengecam penangkapan Maduro, dengan menyebut pria itu sebagai satu-satunya presiden Venezuela. Ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi koloni negara lain
Rusia, Iran, Brazil dan sejumlah negara lainnya turut mengecam serangan AS, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara itu, negara-negara seperti Jerman, Inggris dan Uni Eropa (UE) menyambut tumbangnya Maduro dan menyerukan penyelenggaraan pemilu, sembari menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.
2. AS dituduh lancarkan perang demi mencuri minyak Venezuela
Menurut penyelenggara protes, operasi militer AS tersebut merupakan eskalasi yang keterlaluan dalam kampanye pembunuhan di perairan internasional dan aksi pembajakan yang menargetkan kapal-kapal sipil yang berdagang dengan Venezuela.
"Perang ini bukan tentang perdagangan narkoba, ini bukan tentang demokrasi–ini tentang mencuri minyak Venezuela dan mendominasi Amerika Latin," kata ANSWER Coalition, seraya menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan.
Dalam pernyataannya di Facebook, The People's Forum, menyebut lebih dari 70 persen masyarakat Amerika menentang perang baru. Pihaknya mengatakan bahwa dana publik seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kekerasan.
"Kekerasan ini bukan atas nama kita. Kita harus menolak perang tanpa akhir demi keuntungan!” kata kelompok tersebut.
3. AS lakukan banyak pelanggaran hukum internasional dalam serangan di Venezuela
Dilansir dari DW, Rebecca Hamilton, profesor hukum di American University di Washington, D.C., mengatakan bahwa serangan AS terhadap Venezuela serta penangkapan dan dakwaan Maduro telah melanggar banyak hukum internasional. Ia memperkirakan akan ada lebih banyak lagi pelanggaran dalam beberapa hari mendatang.
Hamilton menjelaskan, klaim Trump bahwa AS akan mengambil alih dan mengelola Venezuela merupakan kejahatan agresi.
“Di bawah hukum internasional, Anda tidak bisa begitu saja mengambil alih negara lain, apalagi menjarah minyaknya, yang tampaknya juga menjadi bagian dari rencana yang sedang berkembang. Selain itu, gagasan bahwa Maduro bisa dibawa ke pengadilan AS padahal ia masih menjabat sebagai kepala negara melanggar aturan hukum internasional terkait kekebalan kepala negara,” tuturnya.
