Trump akan Publikasikan Dewan Perdamaian Gaza Awal 2026, Siapa Saja?
- Rencana gencatan senjata Trump Dewan menjadi komponen utama, namun masih samar.
- Lebih dari 70 ribu warga Gaza tewas akibat perang dan gencatan senjata yang rapuh.
- Pertanyaan besar mengenai penerimaan dari pihak kunci di kawasan terhadap ide Trump membentuk dewan internasional.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan susunan ‘Dewan Perdamaian’ atau Board of Peace untuk Gaza akan dipublikasikan pada awal 2026. Ia menggambarkannya sebagai panel yang berisi para pemimpin dunia.
Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu (10/12/2025), Trump mengklaim dewan tersebut akan menjadi salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada, dengan keanggotaan dari kepala negara paling penting di dunia yang, menurutnya, telah menyatakan minat untuk ikut serta.
Namun, meski diklaim sebagai pusat dari rencana perdamaian, komposisi maupun kewenangannya masih belum jelas dan memunculkan sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak di kawasan.
1. Elemen kunci dalam rencana gencatan senjata Trump
Dewan ini menjadi komponen utama, namun hingga kini masih samar, dari rencana gencatan senjata dan pascaperang Gaza yang digagas Trump. Rencana tersebut menghentikan konflik dua tahun pada 10 Oktober dan mencakup skema pengelolaan Gaza setelah perang.
Dalam kerangka yang disampaikan, dewan itu diproyeksikan berperan mendampingi administrasi Gaza. Trump sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan menjabat sebagai ketua, meski belum ada penjelasan publik mengenai siapa saja anggotanya, apa kewenangannya, dan batas operasionalnya.
Dikutip dari Yeni Safak, Kamis (11/12/2025), ketiadaan detail membuat peran dewan tersebut masih sebatas konsep, sementara pembahasan teknisnya belum disampaikan secara formal ke para pemangku kepentingan regional.
2. Lebih dari 70.000 warga Gaza tewas
Pengumuman Trump hadir setelah perang dahsyat yang menewaskan lebih dari 70 ribu warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 171 ribu orang sejak Oktober 2023 akibat operasi militer Israel.
Saat ini, gencatan senjata berlangsung namun tetap rapuh. Arah masa depan politik Gaza, termasuk soal tata kelola dan mekanisme rekonstruksi, menjadi bahan tarik-menarik diplomatik yang intens antara aktor-aktor regional maupun internasional.
Beberapa ketentuan gencatan senjata masih diperdebatkan, termasuk bagaimana struktur pemerintahan pascaperang akan dibentuk tanpa memicu ketegangan baru.
3. Keraguan soal ide Trump dari kawasan
Gagasan pembentukan dewan internasional yang dipimpin Trump menimbulkan pertanyaan besar mengenai penerimaan dari pihak-pihak kunci di kawasan, mulai dari faksi-faksi Palestina, pemerintah Israel, hingga negara-negara Arab tetangga Gaza.
Minimnya penjelasan soal mandat, struktur, serta batasan kewenangan dewan membuat banyak pihak meragukan efektivitas maupun legitimasinya. Skeptisisme ini semakin kuat karena belum jelas apakah rancangan tersebut sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Selain itu, sejumlah analis menilai bahwa skema ini berpotensi menciptakan mekanisme pemerintahan eksternal yang justru memperumit proses pemulihan dan transisi pascaperang, ketimbang mempercepat solusi jangka panjang.
