Uni Eropa Tunda Beri Bantuan ke Tanzania, Kenapa?
- UE berniat selesaikan masalah di Tanzania lewat dialog
- UE minta dibentuk komisi internasional untuk investigasi di Tanzania
- Tanzania minta diplomat luar negeri untuk tidak berkomentar
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) mengungkapkan rencana untuk menjatuhkan sanksi kepada Tanzania buntut kekerasan dan penahanan oposisi usai pemilihan presiden (pilpres). Sanksi tersebut berupa penangguhan bantuan senilai 156 juta euro (Rp3 triliun).
“Pilpres ini diwarnai oleh represi politis yang dilakukan oleh pemerintah Tanzania. Mereka menargetkan penculikan kepada sejumlah orang dan terdapat manipulasi hasil pilpres,” ungkap Anggota Komisi Eropa, David McAllister, dikutip dari Euractiv, Senin (1/12/2025).
Usai pilpres pada 29 Oktober, dilaporkan terdapat ribuan orang tewas menyusul demonstrasi besar-besaran di Tanzania. Pengawas dari Uni Afrika (UA) bahkan menyebut pilpres tersebut tidak sesuai standar demokrasi.
1. UE berniat selesaikan masalah di Tanzania lewat dialog
Komisi Eropa mengungkapan rencana untuk mendiskusikan dengan Tanzania soal masalah usai pilpres. Sebab, Tanzania dianggap sebagai rekanan penting bagi UE.
“UE mengupayakan dialog dengan Tanzania di level politik untuk menangani masalah dari pemerintahan Tanzania dan menilai apakah kedekatan dan kerja sama dapat dilanjutkan usai insiden ini,” terangnya.
Sementara itu, Brussels mengkhawatirkan soal kekerasan, pemadaman internet dan sejumlah laporan korban tewas dan terluka di Tanzania. Namun, masih melihat apakah sanksi ini akan berdampak pada perubahan sikap pemerintah Tanzania.
2. UE minta dibentuk komisi internasional untuk investigasi di Tanzania
Parlemen Eropa mengungkapkan bahwa situasi di Tanzania mengkhawatirkan. Mereka menyebut bahwa lebih dari 3 ribu orang tewas usai aksi kekerasan setelah pilpres di negara Afrika Barat tersebut.
Dilansir EU News, UE meminta dibentuknya komisi internasional yang bertugas untuk mengawasi investigasi kasus penculikan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya di Tanzania. UE mendesak agar otoritas Tanzania dapat terbuka demi menegakkan kepentingan warga sipil.
Menanggapi desakan ini, Tanzania menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai intervensi urusan dalam negeri. Namun, Tanzania mengungkap bahwa tidak ada kesempatan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi situasi di negaranya.
3. Tanzania minta diplomat luar negeri untuk tidak berkomentar
Pada saat yang sama, Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan mengungkapkan agar diplomat asing tidak berkomentar soal negaranya. Ia menilai, pernyataan diplomat luar negeri akan memicu perpecahan dan gejolak seperti setelah pilpres.
“Pemerintah saat ini khawatir dengan sejumlah pemilik kepentingan yang mengomentari situasi saat ini. Banyak dari pernyataan tersebut tidak sengaja dan mungkin dapat memicu gejolak dan mengubah pandangan,” paparnya, dikutip dari TRT Afrika.
Suluhu Hassan menyebut bahwa Tanzania akan membuka dan menyelesaikan investigasi kasus kekerasan. Selain itu, ia mengklaim bahwa Tanzania menghormati kebebasan berpendapat dari seluruh rakyat.
