Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Filipina Dukung Australia Pesan Kapal Selam Nuklir dari AS

Filipina Dukung Australia Pesan Kapal Selam Nuklir dari AS
Ilustrasi Kapal Selam (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Filipina mendukung Pakta Aukus, kemitraan pertahanan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dari agresivitas China. Sikap Filipina ini sangat kontras dengan beberapa negara tetangganya di Asia Tenggara.

Salah satu klausul dalam Pakta Aukus adalah AS akan membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Klausul itu memicu ketegangan antara Australia dan Prancis, karena Canberra akhirnya membatalkan kontrak pemesanan kapal selam bertenaga diesel dengan Paris senilai 40 miliar dolar AS (sekitar Rp570 triliun).

"Peningkatan kemampuan sekutu dekat luar negeri (Australia) ditujukan supaya memulihkan dan menjaga keseimbangan, daripada mengacaukan (stabilitas),” kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, Selasa (21/9/2021), dikutip dari Reuters.

1. Kapal selam nuklir Australia dinilai bisa menekan agresivitas China

Ilustrasi Kapal Selam (IDN Times/Aditya Pratama)
Ilustrasi Kapal Selam (IDN Times/Aditya Pratama)

Dukungan terhadap Pakta Aukus tidak lepas dari memburuknya hubungan Filipina dengan China. Manila geram dengan Beijing karena manuver angkatan laut Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan (LCS) mengancam aktivitas nelayan di zona ekonomi eksklusif Filipina.

Alih-alih mengendurkan aktivitas militernya, China justru semakin agresif karena menentang kebijakan “bebas navigasi” yang diinisiasi oleh AS di kawasan LCS.

Menurut Locsin, peningkatan kapasitas militer Australia dianggap bisa menekan kampanye militer Negeri Tirai Bambu.

“Untuk menanggapi ancaman terhadap kawasan yang menetang status quo, dibutuhkan peningkatan kemampuan militer Australia sebagai teman dekat dan sekutu ASEAN,” papar Locsin.

2. China sebut Pakta Aukus akan memicu perlombaan senjata

Seorang pria membawa bendera China dari sebuah rumah di seberang Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu, Provinsi Sichuan, China, Minggu (26/7/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)
Seorang pria membawa bendera China dari sebuah rumah di seberang Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu, Provinsi Sichuan, China, Minggu (26/7/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)

Pada saat yang sama, Locsin menekankan bahwa Negeri Kanguru akan memiliki kapal selam bertenaga nuklir, bukan kapal selam bersenjata nuklir. Dengan demikian, sambung dia, Pakta Aukus tidak akan melanggar perjanjian 1995 yang dibuat untuk menjauhkan senjata nuklir dari kawasan Asia Tenggara.

Sebaliknya, China menilai Pakta Aukus sebagai kemitraan yang akan memicu perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik.

“Kerja sama kapal selam nuklir antara AS, Inggris, dan Australia secara serius merusak stabilitas regional, mengintensifkan perlombaan senjata, dan merusak upaya non-proliferasi internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dikutip dari Al Jazeera.

3. Indonesia khawatir Asia Tenggara jadi arena persaingan negara adidaya

Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)
Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Sementara Indonesia dan Malaysia khawatir Pakta Aukus bisa meningkatkan persaingan dan ketegangan negara-negara adidaya di Asia Tenggara.

“Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir,” kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan resminya.

“Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation,” tambahnya.

Share
Topics
Editorial Team
Vanny El Rahman
EditorVanny El Rahman
Follow Us

Latest in News

See More

Polemik Viral Tyas, DPR Minta LPDP Evaluasi Rekrutmen dan Kontrak

23 Feb 2026, 12:43 WIBNews