Belasan Menteri Jokowi di Kabinet Prabowo

Jakarta, IDN Times – Sudah cukup lama beredar informasi bahwa Sri Mulyani Indrawati akan menjabat lagi di kabinet Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ada sejumlah versi soal ini, termasuk figur SMI, yang populer di kalangan elit keuangan internasional termasuk lembaga multilateral.

Muncul juga isu bahwa SMI juga dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri. Apapun alasannya, ketika SMI muncul dalam deretan calon menteri yang dipanggil ke kediaman Pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam (14/10/2024), terkonfirmasi bahwa Prabowo masih membutuhkan sosok SMI di kabinetnya.

“Beliau minta saya untuk menjadi menkeu kembali,” kata SMI setelah bertemu Prabowo. Bukan hanya SMI yang bisa dianggap sebagai jembatan transisi dari pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sosok Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi, juga dipanggil bertemu Prabowo.

“Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya, meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet,” tutur Pratikno kepada puluhan jurnalis yang meliput proses pemanggilang calon menteri Prabowo itu.

Pratikno yang menjadi mensesneg Jokowi dua periode mengaku dalam pertemuan dengannya, Prabowo menekankan betapa pentingnya soliditas diantara anggota kabinet. Ucapan ini membuat publik berspekulasi, Pratikno akan kembali menjadi mensesneg, atau sekretaris kabinet. Bahkan menteri koordinator.

Prabowo memanggil 49 orang di hari pertama sesi itu. Selasa, 15 Oktober 2024 akan ada sesi pemanggilan kedua bagi calon menteri yang masih di luar kota, serta wakil menteri. Nama seperti Sjafrie Sjamsoeddin, bakal menteri pertahanan belum muncul di hari pertama pemanggilan.

Munculnya nama Pratikno dan Sri Mulyani, melengkapi belasan wajah lama di kabinet Jokowi. Selain keduanya, ada Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Andi Amran Sulaiman, Bahlil Lahaladia, Sakti Wahyu Trenggono, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, Dito Ariotedjo, Raja Juli Antonio, Rosan Roslani, Agus Harimurty Yudhoyono, Syaifullah Yusuf, Muhammad Herindra.

Syaifullah, Rosan dan Agus bergabung belakangan di periode ke-2 Jokowi. Raja Juli dan Herindra menduduki posisi wakil menteri. Total ada 17 anggota kabinet Jokowi diajak kembali bergabung ke kabinet Prabowo.

Muncul celetukan dari netizen soal sarat tampilan “menteri seken”, atau menteri yang digunakan kembali, di kabinet yang dijanjikan Prabowo sebagai kabinet zaken, yang diartikan sebagai kabinet yang diisi oleh sosok yang menjabat di posisi yang sesuai dengan keahliannya. Menteri-menteri ini artinya dianggap bekerja baik, sehingga Prabowo masih membutuhkan mereka di awal pemerintahannya.

Saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra, Prabowo memuji kinerja para menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin. Di depan Jokowi yang hadir di acara itu, Prabowo meminta izin agar sebagian di antara menteri Jokowi bertugas kembali di kabinetnya. Sebagai bagian dari kabinet, Prabowo mengakui telah mengenal karakter para menteri yang ada di kabinet saat ini.

“Pak Prabowo ingin membentuk pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun mereka berasal atau diusulkan dari partai politik. Hal ini agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diemban, karena mereka memiliki keahlian yang sesuai dengan posisi yang dijabat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Muzani Syukur, sebagaimana dikutip IDN Times (9/9/2024).

Sebenarnya sejumlah nama dari kabinet Jokowi bisa dikatakan sosok yang ahli sesuai bidangnya. Budi Gunadi Sadikin berlatar belakang bankir, tetapi menunjukkan kerja tranformasi sektor kesehatan saat menjabat menkes Jokowi. Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Pratikno, Rosan, Herindra, Erick Thohir bisa dikategorikan zaken, punya latar belakang keahlian untuk posisinya. Di antara mereka hanya Airlangga yang berasal dari partai politik. Dia ketua umum Partai Golkar saat menjadi menteri koordinator menteri perekonomian. Prabowo tergolong zaken ketika menjabat menteri
pertahanan kabinet Jokowi periode kedua.

Di luar wajah lama kabinet Jokowi, sosok yang memenuhi kriteria zaken adalah, calon menteri perdagangan Budi Santoso, kini sekretaris jenderal Kementerian Perdagangan. Budi sebelumnya menjabat direktur jenderal perdagangan luar negeri di Kemendag. Budi masuk atas usulan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika dia dilantik, maka Budi melanjutkan posisi Mendag Zulkifli Hasan yang notabene ketum PAN.

Sosok-sosok dari parpol seperti Sugiono, Meutya Hafid, Fadli Zon, Supratman Andi Agtas, Yusril Ihza Mahendra, Dito Ariotedjo, Veronica Tan, Wihaji, Bahlil, Prasetyo Hadi, Maman Abdurrachman memiliki modal pengalaman di posisi yang bakal diemban. Veronica adalah calon yang didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia mengisi posisi yang tadinya dialokasikan untuk Grace Natalie, namun Grace memutuskan tidak mengambil posisi itu karena alasan pribadi.

Prabowo mengatakan, sebenarnya ada kandidat zaken yang disodorkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sumber di PKS mengatakan, Yassierli, guru besar ITB dan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia didukung PKS. Sesudah selesai memanggil 49 calon menteri di hari pertama, Prabowo mengatakan, “Mungkin anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu Partai A, Partai B karena yang diajukan itu justru orang-orang teknokrat.”

Dalam konteks itu, belum jelas parpol mana yang menyodorkan nama Dudy Purwagandhi Komisaris PLN yang juga CEO Jhonlin Air Transport, perusahaan milik Andi Syamsudin Arsyad atau dikenal sebagai Haji Isam, pengusaha asal Kalimantan. Dudy kandidat menteri perhubungan. Ada juga Hanif Faisol Nurofiq, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Ruang. Hanif pernah jadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sosok ini juga dianggap dekat dengan Haji Isam, yang mengimpor 2.000 ekscavator untuk menggarap Food Estate dan program pertanian yang diinisiasi Prabowo.

Figur seperti Letnan Jendral (Purn) TNI Herindra yang digadang-gadang akan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) adalah zaken, mengingat yang bersangkutan punya pengalaman panjang di militer, termasuk Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Pangdam III Siliwangi, Inspektur Jenderal TNI, dan Kepala Staf Umum TNI, sebelum ditarik menjadi wakil menhan di era Prabowo. Herindra sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada 15 Oktober 2024 menindaklanjuti Surat Presiden Jokowi soal penggantian posisi Kepala BIN yang kini dijabat Budi Gunawan.

Natalius Pigai pernah jadi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Satryo Sumantri Brodjonegoro dikenal sebagai tokoh senior pendidikan, ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Widiyanti Putri Wardhana direktur sebuah perusahaan investasi yang fokus ke kebelanjutan, dan istri dari pengusaha Wishnu Wardhana yang sejak awal mendukung Prabowo dari pilpres ke pilpres. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang kini menjabat wakil kepala Polri, punya modal jika benar akan menjabat posisi yang
membawahi lembaga pemasyarakatan dan imigrasi.

Meutya Hafid dan Sugiono lima tahun terakhir di Komisi 1 DPR RI yang utamanya membidangi kebijakan luar negeri, komunikasi dan informatika, pertahanan dan keamanan, intelijen. Meutya bahkan menjadi ketua komisi. Jadi, Meutya punya modal menduduki posisi Menkominfo, dan Sugiono untuk posisi menteri luar negeri.

Karena cukup banyak menteri dari periode pemerintahan Jokowi. Maka wajar jika harapan akan perubahan itu jadi meredup ketika melihat nama-nama yang diperkirakan akan menduduki posisi kabinet lima tahun ke depan. Belum lagi postur kabinet yang jumbo, 46 kementerian dan lembaga, ditambah wakil menteri dan nantinya kepala badan, akan menimbulkan masalah rumit.

Apalagi sejumlah kementerian yang saat ini ada bakal dipecah dua, bahkan tiga. Keruwetan menyusun organisasi, nomenklatur anggaran, penyediaan kantor jelas menambah biaya pemerintahan, di saat ruang fiskal yang sempit. Menanggapi kritik soal kabinetnya yang gemuk, Prabowo berkilah itu hal yang wajar karena Indonesia adalah negara besar. “Kalau kita negara otoriter, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri,” katanya di acara BNI Investor Daily Summit, Rabu (9/10/2024).

Kritik lain yang harus dijawab Prabowo adalah, bagaimana susunan kabinet, baik menteri, wakil menteri dan kepala badan bisa memicu reformasi birokrasi termasuk mencegah dan menurunkan korupsi yang menjadi penyebab kebocoran anggaran. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo dan orang sekitarnya menjanjikan, pemerintahannya sangat serius memberantas korupsi, reformasi birokrasi dan mencegah kebocoran, salah satu hal penting dalam memenuhi janji pertumbuhan ekonomi 8 persen dan mengundang investasi. Meningkatkan kepercayaan.

“Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika,” kata Prabowo dalam Rapimnas Gerindra. Dan kita belum lupa video viral saat kampanye Pilpres 2019, di mana Prabowo menggebrak-gebrak podium dengan mengatakan, “bocor..bocor”. Adik Prabowo, pengusaha Hashim Djojohadikusumo bahkan mengingatkan pengusaha yang hadir di acara Kadin versi Anindya Bakrie, bahwa Prabowo sempat dijuluki “Prabocor”.

Sebanyak 17 menteri era Jokowi bukan jumlah kecil. Publik kini berharap, yang bakal membedakan pemerintahan ke depan adalah konsistensi kepemimpinan Prabowo untuk menjalankan janji-janjinya, terutama janji antikorupsi. Kita masih menunggu pemanggilan wakil menteri, kepala badan, serta transformasi kelembagaan, sumberdaya manusia, manajemen yang akan dilakukan Prabowo lima tahun ke depan.