Membaca Serangan AS ke Venezuela

- AS menyerang Venezuela, menangkap Presiden Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores serta mengumumkan akan menjalankan pemerintahan Venezuela sementara.
- Negara-negara seperti Columbia, Chile, Brazil, Mexico, dan Venezuela mengutuk serangan AS sebagai pelanggaran aturan internasional yang harus ditentang.
- Reaksi dunia beragam, Uni Eropa memprotes tindakan AS, RRC dan Korea Utara mengecam keras tetapi belum ada reaksi dari UK.
Belum lama yang lalu AS di bawah Pemerintahan Presiden Trump telah melancarkan serangan ke Venezuela, menangkap Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores, membawa mereka ke New York untuk diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah melancarkan tindakan terorisme dan mengedarkan drugs di AS.
Operasi serangan ini berlangsung singkat, hanya dua jam setelah sangat teliti direncanakan termasuk melacak ke mana saja Presiden Maduro berada. Presiden Trump mengumumkan bahwa AS akan menjalankan pemerintahan Venezuela sementara, sedangkan Pemerintah Venezuela mengangkat Wakil Presiden Delcy Eloina Rodriquez Gomez menjadi Presiden Venezuela baru.
Reaksi terhadap serangan brutal ini sangat cepat di mana negara-negara Columbia, Chile, Brazil, Mexico, dan Venezuela langsung mengutuk serangan AS tersebut sebagai pelanggaran aturan internasional yang harus ditentang. Di AS, pemimpin minoritas Senator Chuck Summers dan juga mantan Wapres Kamala Harris mengutuk perbuatan ini sebagai pelanggaran aturan internasional.
Dan bersamaan dengan itu anggota kongres dari Partai Democrat merancang impeachment terhadap Presiden Trump. Presiden Trump seperti mengabaikan protes-protes ini dan memperingatkan agar Presiden Gomez memperhatikan seruan AS atau akan mengalami hal yang lebih buruk dari Presiden Maduro. Presiden Trump juga memperingatkan pimpinan Cuba, Columbia, Chile, Mexico, dan Greenland untuk bersikap hati-hati atau mengalami nasib seperti Venezuela.
Presiden Trump mengatakan akan mengelola minyak Venezuela yang langsung mengundang protes dari RRC yang saat ini mengimpor 80 persen produksi minyak Venezuela. Reaksi dunia tidak sama, Uni Eropa langsung memprotes tindakan AS, tetapi Perancis belum melakukan hal serupa. RRC dan Korea Utara mengecam keras, tetapi belum ada reaksi dari UK.
Presiden Trump mengajukan argumen bahwa apa yang dilakukan AS adalah menurut Doktrin Monroe, suatu doktrin yang dikeluarkan Presiden James Monroe tahun 1823, yang pada dasarnya mengatakan bahwa negara-negara Amerika Latin semuanya telah menyatakan atau memperoleh kemerdekaannya. Karena itu negara-negara Eropa harus menghentikan kolonisasi di wilayah tersebut dan AS akan juga melakukan sikap serupa.
Jelas yang dilakukan AS terhadap Venezuela berbeda dengan Doktrin Monroe, jelas Professor Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia, New York. Memang doktrin ini telah beberapa kali diubah sesuai selera siapa yang menginterpretasikan untuk membuat justifikasi pada waktu melakukan campur tangan urusan negara lain.
Sedangkan doktrin Presiden James Monroe yang benar adalah bahwa karena negara-negara di Latin Amerika sudah semuanya merdeka, AS meminta agar Eropa menghentikan kolonisasi negara-negara Amerika Latin, dan AS juga akan mengikuti ketentuan tersebut. Presiden Theodore Rosevelt, misalnya, menyalahgunakan interpretasi ini untuk melakukan tindakan yang sebenarnya sama dengan kolonisasi. Presiden Trump juga demikian, meskipun banyak yang langsung mengingatkan bahwa itu keliru.
Pemerintah Kanada juga tidak bisa tinggal diam, pernyataan retoris Presiden Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS yang ke-51 sekarang ditanggapinya bisa menjadi kenyataan yang akan dilawan dengan sekuat tenaga.
Anggota Kongress Kanada Charles Angus secara tegas menyatakan, bahwa negaranya tidak untuk dijual dan seluruh rakyat Kanada akan mempertahankan kedaulatan negaranya. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum belum mengeluarkan pernyataan tetapi jelas sikap Mexico akan sama dengan negara-negara lain, tidak mau dijadikan protektorat AS.
Dengan semua ini sikap negara-negara tetangga AS jelas buat Presiden Trump untuk mengetahuinya dan jangan seenaknya mau melakukan sesuatu yang mencampuri urusan negara tetangga. RRC dan Rusia juga menggalang sikap yang sama, meskipun RRC lebih tegas lagi berhubung ketergantungannya pada minyak Venezuela.
Ada suatu komentar dari Menhan Pete Hegseth yang sangat aneh, menekankan bahwa kasus penyerangan AS ke Venezuela ini terbalik dari serangan terhadap leag sebelum ini, di masa kepresidenan George W. Bush. Waktu itu AS tidak memperoleh apa-apa. Tidak dijelaskan apa maksudnya secara rinci, namun mudah dibaca bahwa artinya buat Menhan serangan kepada Venezuela dan pengelolaan sumber minyaknya. Artinya menurut Menhan juga berarti AS akan mengambil minyak Venezuela seenaknya untuk kepentingan dalam negeri AS. Jalan pikiran yang aneh dan berbahaya.
Masalah penyerangan AS ke Venezuela berkembang dinamis, Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membahas masalah ini. Deputi Sekjen PBB membuka sidang dengan menggambarkan hal tragis tentang penyerangan AS terhadap Venezuela. Wakil Dubes RRC mengecam agresi AS ke Venezuela yang digambarkan sebagai melanggar kaidah hukum internasional. Demikian pula Dubes Rusia untuk UN secara sinis menyerang AS yang merasa menjadi pengatur dunia dengan menyerang negara lain seperti halnya dilakukan terhadap Venezuela ini. Presiden Perancis Emmanuel Macron mendukung Denmark dalam mempertahankan Greenland yang akan dicaplok AS dengan alasan keamanan buat AS.
AS berdiri sendiri di tengah gelombang anti tindakan AS menyerang Venezuela. Dubes AS di UN hanya berulang kali menyebutkan kembali apa yang disampaikan Menlu Marco Rubio bahwa yang dilakukan AS bukan melakukan serangan tetapi melakukan tindakan pemulihan keamanan dan kestabilan, seperti polisi mengamankan kericuhan.
Saya tidak tahu apa jawaban Menlu Rubio sekiranya ditanya siapa yang memberi kuasa AS menjadi polisi di Venezuela. Semua bisa mengatakan bahwa mengatur keamanan di negaranya sendiri pun kurang becus, setiap hari terjadi pembunuhan dengan menggunakan senjata yang sangat dilindungi hak setiap warga negara untuk memiliki senjata, termasuk semi otomatis untuk melindungi diri dan keluarganya, ini berdasarkan amandemen kedua terhadap konstitusi AS kalau tidak keliru.
Dengan ini semua menjadi jelas bahwa AS tidak mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Monroe Doctrine digunakan sebagai basis oleh Presiden Trump, tetapi seperti disampaikan Profesor Jeffrey Sachs bahwa itu keliru mengartikan Monroe Doctrine, yang maksudnya justru semua negara termasuk AS tidak boleh mencampuri urusan domestik negara-negara Amerika Latin.
Menurut saya Presiden Trump tidak mempunyai alternatif kecuali mengabulkan tuntutan semua negara untuk membebaskan segera Presiden Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Presiden Trump juga harus menjawab upaya impeachment dari kongres yang mendesak. Alasan melakukan tugas polisi sangat gampang didebat dengan menunjukkan banyaknya kekacauan di AS, di kampus, di gereja, di sinagoga, terakhir seperti di kampus Brown University di Providence, kota kecil yang tidak pantas terjadi pembunuhan bersenjata api. (Dradjad, 17/01/2026).
Guru Besar Ekonomi Emeritus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEBUI), Jakarta.


















