3 Negara Kaya di Eropa yang Tidak Pernah Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?
- Islandia memiliki GDP per kapita sebesar 81215 dollar Amerika atau Rp 1,3 miliar
- Norwegia menempati posisi ketiga sebagai negara terkaya di Eropa dengan GDP per kapita sebesar 107892 dolar Amerika atau Rp 1,8 miliar
- Swiss tercatat sebagai negara keempat terkaya di Eropa dengan GDP per kapita sebesar 97581 dolar Amerika atau Rp 1,6 miliar
Uni Eropa merupakan lembaga kerjasama politik dan ekonomi yang beranggotakan negara-negara di Benua Eropa. Sejak terbentuk pada 1993, Uni Eropa telah menjadi simbol bersatunya bangsa-bangsa Eropa dalam berbagai bidang seperti hukum, perdagangan, keamanan, hingga pariwisata.
Meskipun Uni Eropa bersifat sukarela, setiap negara calon anggota harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Copenhagen criteria. Beberapa syarat tersebut di antaranya adalah penegakan hukum dan HAM, perlindungan terhadap kaum minoritas, kebijakan ramah lingkungan, termasuk perekonomian yang kuat untuk menghadapi persaingan sesama anggota Uni Eropa.
Menariknya, ada tiga negara Eropa yang dikenal sebagai negara makmur tetapi mereka tidak menjadi bagian dari Uni Eropa. Berbeda dengan Inggris yang pernah bergabung lalu memutuskan keluar dari Uni Eropa, ketiga negara ini bahkan tidak pernah berstatus anggota sejak organisasi tersebut berdiri. Kira-kira negara mana yang termasuk dan apa alasan dibalik ketidakikutsertaannya di Uni Eropa? Kita bahas selengkapnya di artikel berikut!
1. Islandia
Menurut data dari World Atlas, Islandia memiliki GDP per kapita sebesar 81215 dollar Amerika atau Rp 1,3 miliar. Jumlah ini membuat Islandia tercatat sebagai negara terkaya ke-8 di Benua Eropa.
Islandia sebenarnya pernah mengajukan keanggotaan Uni Eropa di tahun 2009 dan berstatus kandidat satu tahun setelahnya. Walaupun sempat mendapat status kandidat, Islandia secara resmi menghentikan rangkaian proses untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2015.
Menurut Welcome Europe, mundurnya Islandia tak terlepas dari kebijakan perikanan Uni Eropa terkait kuota tangkapan ikan. Selama ini, Islandia sangat menggantungkan sektor perikanan sebagai pilar utama perekonomian negara tersebut. Jika bergabung dengan Uni Eropa, Islandia harus mengikuti kuota tangkapan ikan dan berpotensi mengurangi pendapatan negara dari industri perikanan tangkap.
Selain itu, Islandia merupakan salah satu negara yang masih menjalankan praktek whaling atau penangkapan paus untuk tujuan komersil. Hal ini sangat bertentangan dengan sikap Uni Eropa yang melarang segala bentuk aktivitas perburuan paus.
2. Norwegia
Dalam sejarahnya, Norwegia pernah melakukan dua kali referendum mengenai keikutsertaannya di Uni Eropa, yaitu pada tahun 1972 dan 1994. Dua kali referendum, mayoritas pemilih tetap menolak bergabungnya Norwegia untuk menjadi bagian dari Uni Eropa.
Menurut salah satu artikel di Science Norway, kepedulian mengenai kedaulatan negara merupakan alasan utama para masyarakat Norwegia menolak Uni Eropa. Sebelum merdeka, Norwegia merupakan wilayah jajahan Kerajaan Denmark selama empat abad dan dikuasai Swedia selama sembilan dekade setelahnya. Karena itu, konsep Uni Eropa dianggap sebagian besar warga Norwegia sebagai ancaman bagi kedaulatan negara.
Selain itu, keikutsertaan Norwegia ke Uni Eropa juga banyak ditentang oleh masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Menurut Systems World Alliance, konsep ekonomi sentralisasi serta produksi berskala besar yang diusung Uni Eropa berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.
Dikutip dari World Atlas, saat ini Norwegia menempati posisi ketiga sebagai negara terkaya di Eropa dengan GDP per kapita sebesar 107892 dolar Amerika atau Rp 1,8 miliar. Keberadaan cadangan minyak bumi di Laut Utara memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Norwegia.
3. Swiss
Selain Islandia dan Norwegia, Swiss juga termasuk negara kaya yang tidak pernah bergabung dengan Uni Eropa. Menurut World Atlas, Swiss tercatat sebagai negara keempat terkaya di Eropa dengan GDP per kapita sebesar 97581 dolar Amerika atau Rp 1,6 miliar.
Walaupun perbankan, industri farmasi, dan manufaktur merupakan beberapa sektor andalan, pemerintah Swiss selalu memberi perhatian lebih terhadap sektor pertanian. Menurut salah satu artikel di Swiss Info, Swiss dikenal sebagai negara dengan kebijakan perlindungan terhadap para petani-nya yang meliputi banyaknya subsidi serta penetapan tarif dan kuota impor untuk produk pertanian. Jika bergabung dengan Uni Eropa, Swiss akan menghadapi pertentangan kebijakan pertanian yang tidak memberi perhatian lebih pada subsidi petani.
Selain pertimbangan mengenai kebijakan pertanian, Swiss menolak bergabung dengan Uni Eropa karena ingin mempertahankan citra netralitas-nya sebagai suatu negara. Uni Eropa bukan sekedar perkumpulan negara untuk membahas persoalan ekonomi tetapi juga politik. Bergabung bersama Uni Eropa membuat Swiss harus mengikuti sikap politik yang dibawa oleh keputusan bersama organisasi tersebut.
Kestabilan ekonomi, pertentangan kebijakan, juga potensi melemahnya kedaulatan merupakan beberapa faktor yang membuat negara-negara tersebut tidak bersedia bergabung dengan Uni Eropa. Meskipun tidak jadi bagian Uni Eropa, ketiga negara tersebut tetap menjalin kerjasama perdagangan dengan sesama negara Eropa sekaligus tergabung dalam Schengen Area yang memudahkan aktivitas bisnis dan perjalanan antar negara.
